Media infoxpos.com – LEBAK, BANTEN – (16/09/2026) Pelaksanaan program revitalisasi KB Al Munawaroh menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material bangunan yang dinilai perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam RAB dan petunjuk teknis (juknis) program revitalisasi.
Sorotan tersebut terutama menyangkut penggunaan semen merek Patriot yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi material yang dipersyaratkan, serta penggunaan baja ringan yang secara visual dan informasi awal di lapangan diduga bukan material dengan spesifikasi/SNI sebagaimana mestinya, Melainkan Memakai Jenis Baja TRUSS C75 X 0.75 ORG.
Jika benar terdapat perbedaan antara material yang digunakan di lapangan dengan material yang tercantum dalam RAB, persoalannya tentu tidak dapat dianggap sekadar persoalan teknis biasa. Sebab, spesifikasi material merupakan bagian penting dalam menentukan mutu, kekuatan, keamanan, serta pertanggungjawaban pekerjaan konstruksi.
Awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak P2SP KB Al Munawaroh berinisial O, pada Rabu, 16 September 2026, guna memperoleh penjelasan secara transparan mengenai jenis, merek, mutu, spesifikasi, serta dasar penggunaan material tersebut.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara rinci terhadap pertanyaan yang diajukan, pihak O disebut justru mengarahkan awak media untuk Datang Lagi Ke lokasi.
“Assalamualaikum abangku ini maksudnya apa bang? Ini kesalahan material bangkuh, mangga bapak kita ke lapangan aja kapan mau ke lapangan? Karena hari ini saya harus keluar ada keluarga yang lagi di rawat di Tantri kirana, kita jadwalkan saja bapak mangga,” ujar O. Rabu, 26 September 2026.
Sikap tersebut tentu menimbulkan pertanyaan: mengapa persoalan spesifikasi material tidak dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen RAB, juknis, sertifikat produk, ataupun bukti pengadaan material?
Pertanyaan publik sebenarnya cukup sederhana. Apa spesifikasi semen yang tercantum dalam RAB? Apa spesifikasi baja ringan yang dipersyaratkan? Apakah material yang digunakan benar-benar identik dengan spesifikasi tersebut? Apakah terdapat dokumen pembelian, sertifikat mutu, atau dokumen pendukung yang dapat membuktikannya?
Jangan sampai transparansi terhadap penggunaan anggaran hanya berhenti pada ajakan untuk melihat bangunan secara kasatmata. Kualitas material tidak cukup dinilai hanya dengan melihat bentuk fisiknya. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap merek, tipe, ukuran, ketebalan, standar mutu, sertifikasi, serta dokumen pengadaan apabila memang diperlukan.
Terlebih, program revitalisasi fasilitas pendidikan menyangkut kepentingan publik dan kualitas sarana yang nantinya digunakan oleh anak-anak. Karena itu, setiap material yang digunakan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
PUBLIK BERHAK TAHU, BUKAN SEKADAR DIAJAK MELIHAT
Polemik ini menjadi semakin penting untuk diperjelas karena pertanyaan awak media bukan sekadar mempertanyakan merek material, melainkan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan RAB dan juknis yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Apabila material yang digunakan memang telah sesuai, pihak terkait tentu memiliki kesempatan untuk membuktikannya secara terbuka melalui dokumen dan data teknis.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan spesifikasi, maka perlu dijelaskan mengapa material tersebut digunakan, siapa yang menentukan, apakah ada persetujuan perubahan spesifikasi, serta bagaimana pertanggungjawabannya terhadap mutu pekerjaan dan anggaran yang digunakan.
Jangan sampai istilah “sudah sesuai” hanya menjadi jawaban normatif tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi.
MINTA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Atas munculnya dugaan tersebut, pihak yang memiliki kewenangan pengawasan diharapkan tidak hanya menunggu adanya laporan formal, tetapi dapat melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan apabila informasi tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian RAB dengan realisasi pekerjaan, spesifikasi semen, spesifikasi dan ketebalan baja ringan, dokumen pengadaan, bukti pembelian, serta dokumen teknis lainnya.
Jika diperlukan, pengujian atau pemeriksaan material secara teknis dapat dilakukan oleh pihak yang kompeten sehingga persoalan tidak berhenti pada dugaan berdasarkan pengamatan visual, melainkan memperoleh kepastian berdasarkan data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Awak media InfoXpos. menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian material masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Pihak P2SP, kepala satuan pendidikan, pelaksana pekerjaan, penyedia material maupun pihak terkait lainnya tetap memiliki hak jawab dan hak memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Namun demikian, apabila pekerjaan revitalisasi tersebut menggunakan anggaran negara, maka transparansi bukanlah pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban publik.
Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas: apakah seluruh material yang digunakan benar-benar sesuai RAB dan juknis, atau justru terdapat perbedaan yang perlu dipertanggungjawabkan?
Tim Media akan terus melakukan konfirmasi dan penelusuran berdasarkan data serta fakta di lapangan.
(DR)
