Media InfoXpos.com – LEBAK – Senin, (6/07/2026) Pengelolaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Program budidaya ikan lele yang bersumber dari anggaran DD dana desa tahun 2025 senilai Rp174.000.000 dinilai belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi, kolam budidaya lele tampak kurang terawat. Ukuran ikan lele yang berada di dalam kolam juga dinilai masih relatif kecil, sehingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan program tersebut.
Sejumlah warga sekitar mengaku jarang melihat adanya aktivitas perawatan maupun pengawasan terhadap kolam. Mereka juga menyebut Ketua BUMDes bukan merupakan warga sekitar lokasi budidaya, sehingga keberadaannya di lokasi dinilai tidak rutin.
“Jarang ditengok. Kami sebagai warga sekitar juga jarang melihat ada yang merawat setiap hari,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran BUMDes, terutama terkait pemeliharaan, pemberian pakan, serta perkembangan budidaya lele yang dibiayai menggunakan dana desa.
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Mekar Rahayu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Aparat Penegak Hukum melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dengan kondisi di lapangan.
Sebagai badan usaha milik desa, pengelolaan BUMDes wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalisme, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Apabila di kemudian hari hasil audit atau pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan desa, maka penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses audit dan penyelidikan oleh instansi yang berwenang.
Saat awak media mencoba Mengonfirmasi salah satu Pegawai desa mekar Rahayu, Inisial IP untuk mencari keterangan ketua Bumbdes, dan sekalian konfirmasi prihal Bumbdes tersebut, ia tidak menjawab, Awal pesan ceklis dua, stelah di kirim pesan kembali langsung ceklis satu, Diduga Tidak mau Diganggu. pada Senin, 6 juli 2026 pukul 13.16 WIB.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Ketua BUMDes Mekar Rahayu dan Pemerintah Desa Mekar Rahayu terkait pelaksanaan program budidaya lele senilai Rp174 juta tersebut. Apabila terdapat klarifikasi atau hak jawab, InfoXpos.com akan memuatnya sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(DR)
