Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Selasa, (10/11/2026). Dugaan praktik pembalakan kayu secara ilegal kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mencuat di kawasan hutan Perum Perhutani Petak 12J, dengan jenis kayu Mangium/Akor, yang diduga melibatkan oknum berinisial B selaku mandor tebang, yang disebut-sebut merupakan anak buah dari H.I.
Berdasarkan hasil pantauan awak media bersama anggota LSM GMBI berinisial A di lokasi pada Sabtu, 7 November 2026, tim menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan adanya aktivitas penebangan kayu yang perlu dipertanyakan legalitas dan dasar perizinannya.
Informasi tersebut semakin menguat setelah beberapa sumber memberikan keterangan bahwa kendaraan yang masuk ke lokasi diduga merupakan mobil milik H.I, sementara aktivitas penebangan disebut-sebut dikoordinasikan oleh seorang mandor berinisial B.
“Mobil itu milik H.I, dan mandor tebangnya berinisial B. Kami melihat sendiri kendaraan tersebut masuk ke lokasi,” ungkap beberapa sumber kepada awak media.
Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai dokumen legalitas penebangan, izin pengangkutan, serta asal-usul kayu yang berada di lokasi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak Perum Perhutani. Dari informasi yang diperoleh, pihak Perhutani menyampaikan bahwa di Petak 12J sudah tidak terdapat aktivitas penebangan.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, tim menemukan adanya bekas-bekas tebangan yang patut ditelusuri lebih lanjut.
Jika memang kegiatan penebangan sudah tidak ada, lantas siapa yang bertanggung jawab atas bekas tebangan tersebut? Apakah aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan resmi Perhutani, atau justru terdapat dugaan aktivitas di luar pengawasan dan kewenangan pihak pengelola hutan?
Tim kemudian kembali melakukan konfirmasi kepada H.I selaku pihak yang disebut sebagai bos atau pemborong kayu.
Saat dikonfirmasi pada Senin, 9 November 2026, H.I memberikan jawaban bahwa kayu yang berada di lokasi merupakan sisa kayu hasil pembelian sebelumnya dan masih ada yang harus diangkut.
“Sisa kayu yang saya beli masih ada yang harus diangkut di lokasi,” ujar H.I.
Pernyataan tersebut tentu perlu diperjelas. Jika benar kayu tersebut merupakan hasil pembelian yang sah, maka dokumen transaksi, bukti asal-usul kayu, dasar penebangan, serta dokumen pengangkutannya patut ditunjukkan agar tidak menimbulkan dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
PENGAWASAN PERHUTANI JANGAN SAMPAI HANYA DI ATAS KERTAS!
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa pemilik kendaraan atau siapa mandor penebang. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem pengawasan Perum Perhutani terhadap kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tim mempertanyakan, bagaimana mungkin pihak Perhutani menyampaikan bahwa tidak ada lagi aktivitas penebangan di Petak 12J, sementara di lapangan ditemukan bekas tebangan dan terdapat informasi mengenai kendaraan yang masuk untuk aktivitas pengangkutan kayu?
Apakah petugas lapangan, mandor, Asper, maupun jajaran pengawas terkait sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh?
Apakah seluruh aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu di Petak 12J sudah tercatat dalam administrasi resmi Perhutani?
Jika memang terdapat kegiatan yang sudah selesai, apakah pihak Perhutani telah memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas penebangan maupun pengeluaran kayu tanpa dokumen yang sah?
Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kawasan hutan demi kepentingan pribadi. Pengelolaan hutan negara harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
APH DAN INSTANSI TERKAIT DIMINTA TURUN TANGAN
Atas temuan tersebut, aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Lebak, serta instansi kehutanan terkait diminta tidak tinggal diam. Perlu dilakukan pengecekan langsung ke Petak 12J guna memastikan legalitas aktivitas penebangan, identitas pihak yang bertanggung jawab, serta keabsahan dokumen kayu yang diduga masih berada di lokasi.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penebangan atau pengangkutan kayu tanpa hak dan tanpa memenuhi ketentuan hukum, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebagai landasan hukum, dugaan tindak pidana di bidang kehutanan dapat ditelusuri berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan hasil penyelidikan, status kawasan, dan fakta hukum yang ditemukan.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Hingga berita ini diterbitkan, tim masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pihak Perum Perhutani, termasuk Asper, mandor, petugas pengawas lapangan, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas kayu di Petak 12J.
Klarifikasi resmi sangat diperlukan, terutama terkait status penebangan, dokumen legalitas kayu, izin pengangkutan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan Perum Perhutani.
Media InfoXpos.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan demi terciptanya pemberitaan yang berimbang, transparan, dan berdasarkan fakta.
(Ughi&Tim)
