Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Senin, (9/11/2026). Dugaan praktik pembalakan dan pengeluaran kayu jenis mahoni dari kawasan Perum Perhutani di wilayah TPK Cigembor, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan serius. Dugaan tersebut kini mengarah pada pertanyaan besar mengenai pengawasan dan tanggung jawab jajaran Perhutani di wilayah setempat.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lapangan, ditemukan dugaan aktivitas pengangkutan kayu jenis mahoni sebanyak dua unit mobil truk pada tanggal … yang diduga dibawa langsung menuju salah satu pabrik kayu di wilayah Serang, Banten. Aktivitas tersebut diduga melibatkan seorang oknum pengusaha berinisial AS.
Tak berhenti sampai di situ, awak media kembali menemukan aktivitas serupa pada tanggal … di sekitar wilayah TPK Cigembor. Dalam temuan kedua tersebut, terlihat kayu jenis mahoni yang diduga akan kembali diangkut menuju pabrik pengolahan kayu. Sosok yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut disebut-sebut masih orang yang sama, yakni AS.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai aktivitas pengangkutan kayu tersebut, AS mengakui bahwa dirinya memang melakukan pengiriman kayu ke wilayah Serang. Ia berdalih bahwa pengangkutan tersebut telah dilengkapi dokumen resmi dari TPK dan diketahui oleh pihak Asper.
“Ya, itu saya lakukan membawa kayu ke sana. Itu jelas ada suratnya kok dari TPK. Kalau saya tidak ada surat, saya juga tidak berani, dan Pak Asper pun mengetahui,” ungkap AS.
Pernyataan AS tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Jika benar pengangkutan kayu mahoni tersebut dilengkapi dokumen resmi, maka pihak Perhutani harus mampu menjelaskan asal-usul kayu, status kepemilikan, legalitas penebangan, dokumen angkutan, serta tujuan pengiriman kayu tersebut.
Lebih jauh, apakah kayu mahoni yang diangkut tersebut merupakan hasil tebangan resmi Perhutani, kayu hasil pemanfaatan yang telah mendapatkan persetujuan, atau justru berasal dari aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan kehutanan?
Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari simpang siur informasi, awak media berupaya meminta konfirmasi kepada Asper Perhutani pada Minggu, 8 November 2026. Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diterbitkan, pihak Asper belum memberikan tanggapan maupun penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan.
Ada apa dengan pengawasan Perhutani di kawasan TPK Cigembor?
Apabila benar seluruh aktivitas tersebut memiliki dokumen resmi, mengapa tidak disampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik? Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran dalam penebangan maupun pengangkutan kayu, siapa yang harus bertanggung jawab?
Diamnya pejabat terkait tentu tidak boleh menjadi alasan berhentinya upaya pengungkapan fakta. Terlebih, kawasan hutan negara merupakan aset yang harus dijaga, bukan menjadi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan mengabaikan aturan.
APH dan Pihak Perhutani Diminta Turun Tangan
Atas temuan tersebut, awak media mendesak Administratur/Kepala KPH Perhutani setempat, Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, serta aparat penegak hukum (APH) agar segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan perlu mencakup:
Legalitas asal-usul kayu mahoni yang diangkut dari kawasan TPK Cigembor.
Dokumen penebangan, pengeluaran, dan pengangkutan kayu.
Identitas pihak yang memberikan izin atau menerbitkan dokumen pengangkutan.
Kesesuaian volume kayu dengan dokumen resmi.
Dugaan keterlibatan maupun kelalaian oknum petugas dalam pengawasan kawasan hutan.
Jika ditemukan unsur kesengajaan melakukan penebangan atau pengambilan hasil hutan tanpa hak, aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan pidana dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Publik berhak mengetahui apakah aktivitas tersebut benar-benar legal atau justru terdapat dugaan penyimpangan yang selama ini luput dari pengawasan.
Jangan sampai hutan negara menjadi ladang keuntungan segelintir orang, sementara pengawasan hanya sebatas formalitas.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Awak Media InfoXpos.com membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak AS, Asper, jajaran Perum Perhutani, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, dan hak jawab secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Berita ini merupakan laporan berdasarkan temuan lapangan dan keterangan narasumber yang masih memerlukan pendalaman serta verifikasi dari pihak berwenang.
(DR/Tim)
