Media InfoXpos.com – LEBAK – Selasa, (30/06/2026) Pelaksanaan program revitalisasi di SDN 2 Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, mendapat sorotan. Dugaan minimnya pengawasan serta kurangnya keterbukaan informasi menjadi perhatian setelah awak media melakukan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan.
Saat awak media InfoXpos datang ke sekolah tersebut Pada Selasa, 30 Juni 2026 sekitar pukul 10:10 WIB, untuk melakukan konfirmasi terkait progres pengerjaan, tata kelola pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab di lapangan, sangat disayangkan tidak ditemukan adanya pihak pengawas dari P2SP, komite sekolah, maupun unsur tokoh masyarakat yang berada di lokasi.
Di lokasi hanya terlihat beberapa orang pekerja yang sedang melakukan aktivitas pembangunan. Namun, dalam pantauan awak media, sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Tidak lama kemudian, datang seorang laki-laki yang diketahui merupakan guru kelas enam. Awalnya yang bersangkutan terlihat tidak memberikan respons kepada awak media. Setelah ditanya dan diperkenalkan identitasnya sebagai wartawan, guru tersebut kemudian menghampiri.
Saat dikonfirmasi terkait keberadaan pengawas, pihak pengelola, kepala sekolah, maupun P2SP, guru tersebut mengaku tidak mengetahui.
“Tidak tahu,” ujar guru
tersebut saat ditanya mengenai siapa pihak yang mengawasi pekerjaan revitalisasi tersebut.
Tidak tahu pak soal itu,”ujarnya.
Awak media kemudian kembali mempertanyakan siapa yang mengelola pekerjaan revitalisasi serta pihak yang memegang anggaran kegiatan tersebut. Namun, guru tersebut kembali menjawab tidak mengetahui karena dirinya mengaku tidak diberikan informasi terkait hal itu.
“Saya juga tidak tahu soal keuangan tersebut, karena kami tidak dikasih tau dan tidak dimusyawarahkan terkait itu,” ucapnya. Selasa, 30 Juni 2026, sekitar pukul 10:40 wib.
Bahkan, menurut keterangannya, para guru juga tidak diajak bermusyawarah mengenai pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada Kepala SDN 2 Margatirta melalui pesan WhatsApp dengan meminta penjelasan terkait kondisi di lapangan, pihak pengelola pekerjaan, serta sistem pengawasan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak kepala sekolah.
Sikap diam tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya publik, mengingat program pembangunan fasilitas pendidikan menggunakan anggaran negara yang seharusnya dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atas temuan ini, pihak terkait diminta segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 2 Margatirta. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, maka penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun beberapa aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah antara lain:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Badan publik wajib menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat terkait program dan penggunaan anggaran negara.
Pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam UU KIP.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Mengatur kewajiban penyelenggara jasa konstruksi untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pekerjaan konstruksi.
Pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan konstruksi dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi lain sesuai aturan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Mengatur kewajiban pihak yang melakukan pekerjaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
Pelanggaran keselamatan kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
Setiap proses pengadaan pemerintah wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan persaingan sehat.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab dapat berpotensi dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana sesuai tingkat pelanggaran dan unsur yang terbukti.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi atas dugaan minimnya pengawasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan revitalisasi SDN 2 Margatirta tersebut.
(DR)
