Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Rabu, (11/11/2026). Dugaan permintaan sejumlah uang kepada beberapa kelompok tani di wilayah Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten, kini menjadi sorotan. Seorang Koordinator Penyuluh Pertanian (Korluh) berinisial OG diduga meminta sejumlah uang kepada kelompok tani dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Informasi tersebut mencuat setelah Ikung, anggota LSM Bentar, menerima keterangan dari salah satu Ketua Kelompok Tani Mekar Wangi. Menurut Ikung, Ketua Kelompok Tani tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya dimintai sejumlah uang oleh Korluh OG dengan alasan untuk keperluan biaya peng-SPJ-an atau LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
Bukan hanya satu kelompok, berdasarkan informasi yang diterima, dugaan permintaan uang tersebut disebut-sebut menyasar beberapa kelompok tani lainnya dengan nominal yang bervariasi.
Mengetahui informasi tersebut, Ikung kemudian mendatangi kantor Korluh Kecamatan Muncang untuk meminta penjelasan secara langsung terkait dugaan permintaan uang kepada kelompok tani.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Ikung, Korluh OG mengakui adanya biaya sebagaimana yang dipersoalkan. Namun, mekanisme, dasar hukum, peruntukan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut masih perlu diperjelas secara terbuka.
Ikung: Jangan Sampai Kelompok Tani Dijadikan Sasaran Pungutan
Ikung menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kelompok tani merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan pembinaan, pendampingan, serta pelayanan dari penyuluh pertanian, bukan justru dibebani pungutan yang dasar dan mekanismenya belum jelas.
Jika benar terdapat permintaan uang jutaan rupiah kepada kelompok tani dengan alasan biaya peng-SPJ-an maupun LPJ, maka patut dipertanyakan: apakah pungutan tersebut memiliki dasar aturan resmi? Siapa yang menetapkan nominalnya? Ke mana aliran uang tersebut dipertanggungjawabkan?
Jangan sampai istilah administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan dijadikan alasan untuk membebankan biaya kepada kelompok tani tanpa dasar hukum yang transparan.
Dinas Pertanian Jangan Tutup Mata, Inspektorat dan APH Diminta Periksa!
Atas persoalan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak diminta segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Korluh OG. Inspektorat Kabupaten Lebak juga perlu turun tangan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya permintaan uang tanpa dasar yang sah, disertai unsur penyalahgunaan kewenangan atau pemaksaan untuk memperoleh keuntungan, maka aparat penegak hukum (APH) perlu mendalami persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah ketentuan yang dapat menjadi perhatian antara lain:
Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terbukti terdapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar.
Pasal 12B UU Tipikor, apabila ditemukan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Ketentuan disiplin ASN dan peraturan perundang-undangan terkait, apabila yang bersangkutan berstatus ASN dan terbukti melakukan pelanggaran.
Tentunya, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan terpenuhinya unsur hukum, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Media InfoXpos.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Korluh OG maupun Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan permintaan uang Rp3 juta hingga Rp5 juta tersebut.
Publik berhak mengetahui apakah biaya peng-SPJ-an atau LPJ tersebut memiliki dasar aturan, apakah merupakan kewajiban kelompok tani, serta bagaimana mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya.
Jangan sampai kelompok tani yang seharusnya dibina justru merasa terbebani oleh biaya-biaya yang tidak jelas dasar hukumnya.
Saat dikonfirmasi Oleh awak media Korluh memberikan jawaban sebagai berikut:
” Waalaikumsalam wr wb, ada titipan dari Poktan untuk Rab, prasasti dan papan informasi dan surat LPJ. Sebesar 3.5 sampe 4 JT pak, itu titipan dari Poktan dan uang tersebut sudah kami sampaikan ke yang bersangkutan,” Ujarnya. Rabu 11 November 2026.
Media InfoXpos.com akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak kelompok tani. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya hasil pemeriksaan dan kepastian hukum dari pihak berwenang.
(DR)
