Media InfoXpos.com. -Lebak- Aktivitas galian tambang pasir yang diduga dikelola oleh CV Alif Star di wilayah Pasiroko, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga membuang air limbah hasil aktivitas pertambangan ke aliran sungai yang selama ini menjadi bagian dari sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga menyampaikan keluhan kepada awak media. Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, dugaan pembuangan air limbah ke aliran sungai tersebut disebut telah berlangsung cukup lama sejak aktivitas pertambangan pasir beroperasi di wilayah tersebut.sabtu(25-Juli-2026)
Kondisi itu pun memunculkan pertanyaan serius terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap kualitas lingkungan dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air yang layak.
“Sudah lama ada aktivitas pembuangan air dari lokasi tambang ke aliran sungai. Masyarakat sampai sekarang belum merasakan manfaat air bersih sebagaimana mestinya,” ungkap salah seorang warga kepada awak media.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya berinisial ZX. Ia membenarkan bahwa persoalan dugaan pembuangan air limbah ke aliran sungai disebut telah berlangsung sejak lama.
Menurutnya, masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas pertambangan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pembuangan limbah.
Atas informasi tersebut, awak media kemudian melakukan penelusuran ke lokasi untuk memastikan dugaan yang disampaikan masyarakat. Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan adanya aktivitas galian tambang pasir di kawasan Pasiroko. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terdapat dugaan aliran air dari aktivitas pertambangan yang berpotensi masuk ke badan air atau aliran sungai.
Namun demikian, untuk memastikan apakah air tersebut benar-benar merupakan limbah yang mencemari sungai atau telah memenuhi baku mutu lingkungan, diperlukan pemeriksaan teknis dan uji laboratorium oleh instansi berwenang.
Persoalan ini menjadi penting untuk segera ditindaklanjuti. Sebab, apabila benar terjadi pembuangan limbah ke sungai tanpa pengelolaan sesuai ketentuan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem serta masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai.
Awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait bidang lingkungan hidup melalui pesan WhatsApp. Pihak tersebut menyampaikan bahwa lokasi dapat dikirimkan untuk dilakukan pengecekan.
“Kalau bisa kirim alamatnya, Pak. Nanti kita akan cek. Kalau memang betul perusahaan tersebut,” demikian jawaban pihak terkait saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Sementara itu, pihak berinisial ING, Selaku Penanggung jawab lapangan, yang dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp pada Sabtu, 25 juli 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, membenarkan adanya aktivitas pengelolaan air lokasi tersebut. Namun, pihaknya memberikan jawaban sebagai berikut.
“Lagi pembenahan pak besok juga nanti bisa dilihat dan di video lagi ada gak yang kayak gitu lagi pak, Iyah pak kita limbah diatas ada ipalnya, jadi bukan sengaja buang limbah karena karena pembenahan aja begitu pak, gak lah pak kan kita tau aturan, main aja besok kesini pak diliat aja, kita ada Ipal nya ko, iya pak ngerti bisa dikondisikan kalau mau main kesini pak, nama lokasinya CV Alif Star punya pak Hera Karis, jadi ngobrol nya enak sambil ngopi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, klaim penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perlu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Pemerintah daerah melalui instansi lingkungan hidup diharapkan tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi IPAL, kualitas air limbah, serta kualitas air sungai di sekitar lokasi.
Jika benar terdapat IPAL, maka publik berhak mengetahui apakah fasilitas tersebut berfungsi dengan baik, memiliki izin atau persetujuan lingkungan yang dipersyaratkan, serta apakah air buangan yang dialirkan telah memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan dan uji laboratorium membuktikan adanya pencemaran akibat aktivitas pertambangan, maka aparat penegak hukum dan instansi terkait diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam konteks dugaan pencemaran lingkungan, Pasal 69 ayat (1) huruf f UU PPLH pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sementara ketentuan pidana terkait dumping tanpa izin diatur dalam Pasal 104 UU PPLH.
Adapun apabila suatu perbuatan dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau baku mutu kerusakan lingkungan, ketentuan pidananya dapat dikaitkan dengan Pasal 98 UU PPLH, dengan ancaman pidana yang berat sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
Meski demikian, penerapan pasal dan sanksi hukum tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Masyarakat pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum, termasuk Polres Lebak dan Polda Banten, untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Jangan sampai dugaan pencemaran lingkungan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika aktivitas pertambangan telah memenuhi seluruh ketentuan, maka perusahaan juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Namun jika ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah: apakah dugaan pencemaran ini benar terjadi, apakah IPAL yang disebut pihak perusahaan benar-benar berfungsi, dan apakah kualitas air yang dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui inspeksi lapangan, pemeriksaan dokumen lingkungan, serta uji laboratorium yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling klaim antara warga dan pihak perusahaan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian berdasarkan fakta dan data. Sebab, lingkungan hidup merupakan hak bersama, dan sungai bukan tempat pembuangan limbah sembarangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak CV Alif Star maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Ugi&Tim)
