Media infoxpo.com – Lebak, Banten – Senin, (20/06/2026) Pemberitaan mengenai dugaan aktivitas pengolahan emas yang menggunakan bahan kimia berbahaya di Desa Kujangjaya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan persoalan baru. Kali ini, muncul dugaan adanya upaya intervensi terhadap produk jurnalistik setelah terbitnya pemberitaan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media, terdapat pihak yang diduga merasa keberatan atas pemberitaan itu dan kemudian meminta bantuan kepada pihak lain untuk meminta agar berita yang telah dipublikasikan “dibereskan”. Namun hingga kini, istilah “dibereskan” tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai maksud dan tujuan permintaan tersebut.
Yang menjadi sorotan, permintaan tersebut diduga disampaikan oleh seorang pengelola media online yang juga menjabat sebagai pimpinan redaksi. Padahal, sebagai insan pers yang memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya dilakukan melalui hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi kepada media yang menerbitkan berita, bukan melalui permintaan agar pemberitaan “dibereskan”.
M. Khotibudin, kemudian berupaya meminta penjelasan secara langsung melalui pesan WhatsApp mengenai maksud dari istilah tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, pesan konfirmasi tersebut tidak memperoleh tanggapan ataupun jawaban dari pihak yang bersangkutan. Senin, 20 juli 2026.
Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan, awak media juga telah menghubungi Sekretaris Desa Kujangjaya melalui WhatsApp guna meminta tanggapan resmi terkait dugaan aktivitas pengolahan emas tersebut. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Desa hanya membalas salam tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan maupun hak jawab yang dimintakan.
Sikap tidak memberikan klarifikasi ketika kesempatan telah dibuka justru berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebut ataupun merasa berkepentingan untuk menggunakan hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Media juga menegaskan bahwa seluruh pemberitaan disusun berdasarkan hasil peliputan, informasi yang diperoleh di lapangan, serta proses konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh isi pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pers, bukan melalui dugaan upaya intervensi terhadap independensi kerja jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, infoxpos.com masih menunggu tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(DR)
