Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Senin (13/07/2026) – Dugaan praktik rentenir ilegal dengan bunga tinggi yang sebelumnya dikeluhkan warga di Kabupaten Lebak hingga kini disebut belum menunjukkan adanya tindakan hukum yang terlihat dari aparat penegak hukum (APH). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan aktivis mengenai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang telah mencuat ke publik.
Sebelumnya, seorang warga berinisial AN mengaku meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan kewajiban pengembalian Rp1.750.000 dalam waktu lima hari. Korban juga menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali melakukan pembayaran dengan jumlah keseluruhan lebih dari Rp5.000.000, namun menurut pengakuannya utang justru terus bertambah hingga sekitar Rp8.000.000.
Saat dikonfirmasi awak media pada pemberitaan sebelumnya, terduga pemberi pinjaman berinisial SMY mengakui tidak memiliki perjanjian di atas materai dan menyampaikan bahwa pada awalnya bunga yang dikenakan mencapai sekitar 75 persen, kemudian diturunkan menjadi sekitar 65 persen. Ia juga menyatakan bahwa apabila pembayaran tidak dilakukan, barang milik nasabah dapat dijadikan jaminan sesuai nilai utang.
Hingga Senin (13/07/2026), belum tampak adanya perkembangan penanganan hukum yang diketahui publik atas dugaan praktik tersebut. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena dikhawatirkan dapat memunculkan korban-korban baru apabila memang ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) berinisial A mendesak aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.
“Kami meminta Polres Lebak dan jajaran terkait tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Apabila terdapat dugaan praktik pinjam-meminjam ilegal, bunga yang sangat tinggi, maupun dugaan intimidasi terhadap masyarakat, maka seluruhnya harus didalami sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai muncul kesan bahwa praktik seperti ini dibiarkan sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” tegas A kepada awak media, Senin (13/07/2026) siang.
Menurut A, aparat penegak hukum perlu segera memanggil seluruh pihak yang berkaitan, termasuk pelapor, korban, saksi, maupun pihak yang dilaporkan, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa tersebut.
Ia juga meminta agar penyelidikan dilakukan secara objektif dengan mengedepankan alat bukti dan keterangan para pihak, sehingga dapat dipastikan apakah terdapat unsur tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Praktik pinjam-meminjam tanpa perizinan yang sah, apabila terbukti merupakan kegiatan usaha jasa keuangan yang dilakukan secara melawan hukum, dapat ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dugaan ancaman atau intimidasi dalam proses penagihan juga dapat dinilai berdasarkan ketentuan pidana apabila seluruh unsur hukumnya terpenuhi.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas penanganan perkara ini. Selain memberikan perlindungan kepada korban, langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah munculnya korban baru serta menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum diproses secara adil tanpa pandang bulu.
Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai status penanganan perkara tersebut. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Jika nantinya korban sudah membuat laporan polisi atau terdapat nomor laporan (LP), rilis ini dapat diperkuat lagi dengan menyoroti perkembangan penanganan perkara berdasarkan fakta tersebut.
(DR)
