Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Sabtu (13/06/2026).
Aktivitas dugaan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tanpa izin kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mencuat di Kampung Kalang Anyar, Desa Kadudamas, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Berdasarkan informasi dan keterangan sejumlah warga sekitar, sebuah warung yang diduga menjual BBM jenis Pertalite secara eceran tersebut hampir setiap hari terlihat mendapatkan pasokan yang diduga berasal dari seorang pengesub menggunakan mobil pribadi berwarna putih.
Warga menyebut, aktivitas pengiriman BBM tersebut kerap terlihat pada waktu tertentu, terutama menjelang sore hingga malam hari. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait asal-usul BBM tersebut serta legalitas usaha penjualan yang dilakukan.
Salah satu sumber warga menyebut, warung tersebut diduga milik seseorang berinisial OG Alias EO warga kampung kalang anyar desa kadudamas, Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih perlu memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan aktivitas tersebut.
Masyarakat mempertanyakan apakah penjualan Pertalite tersebut telah memiliki izin usaha niaga BBM sesuai ketentuan yang berlaku atau hanya berjalan secara bebas tanpa pengawasan.
Perlu diketahui, kegiatan usaha niaga BBM termasuk Pertalite tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi aturan perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan niaga BBM tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum.
Dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM tanpa izin usaha dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, apabila dalam prosesnya terbukti terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Atas dugaan tersebut, warga meminta aparat penegak hukum, pihak kecamatan, serta instansi terkait seperti pengawas sektor migas untuk segera melakukan pemeriksaan di lapangan.
“Kalau memang berizin silakan dibuktikan, tapi kalau tidak ada izin jangan sampai dibiarkan. Ini menyangkut aturan dan juga keselamatan warga,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik warung berinisial OG belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Tim media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi berimbang.
(DR)
