Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Kamis, (11/06/2026).
Viralnya pemberitaan terkait dugaan penggelapan kWh (kilowatt-hour meter) program listrik desa (Lisdes) di Kampung Cibogo, Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, hingga kini belum menunjukkan adanya langkah nyata dari pihak terkait. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan penanganan dugaan kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah warga menilai pihak kecamatan maupun Aparat Penegak Hukum (APH) setempat terkesan belum mengambil tindakan tegas terhadap dugaan perbuatan yang menyeret nama salah satu oknum pemdes Wantisari berinisial ON. Padahal, informasi dan pemberitaan mengenai persoalan tersebut telah beredar luas di berbagai media dan menjadi perbincangan masyarakat.
“Kami mempertanyakan tindak lanjutnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran, seharusnya ada klarifikasi atau langkah hukum yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat juga menyoroti sikap oknum yang disebut-sebut dalam pemberitaan. Pasalnya, hingga saat ini yang bersangkutan dinilai belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait tuduhan yang beredar. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa yang bersangkutan mengabaikan kritik, pemberitaan media, maupun teguran dari berbagai pihak.
Akibat belum adanya tindakan atau penjelasan resmi, muncul dugaan dan persepsi di tengah masyarakat bahwa oknum tersebut merasa kebal terhadap hukum. Meski demikian, dugaan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui proses klarifikasi dan penegakan hukum yang objektif serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Publik kini menunggu respons dari pihak Kecamatan Leuwidamar maupun APH terkait, guna memastikan apakah laporan dan informasi yang beredar akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.
Masyarakat berharap aparat tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Transparansi dan penegakan hukum yang adil dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan yang dapat dikonfirmasi. Oleh karena itu, awak media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(DR)
