Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – (14/11/2026).
Pelaksanaan program revitalisasi pembangunan SDN 3 JAYAMANIK Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan serius. Hasil pantauan tim investigasi di lokasi menemukan sejumlah kondisi material konstruksi yang patut dipertanyakan, mulai dari besi tulangan atau behel yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), penggunaan baja ringan dengan keterangan tahun produksi 2015, hingga lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan oleh pihak penyelenggara, khususnya Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), pelaksana kegiatan, serta konsultan atau tenaga teknis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.
Berdasarkan pengamatan visual tim investigasi, Sabtu, 14 November 2026. pada bagian pekerjaan konstruksi terlihat penggunaan besi tulangan ukuran 10 mm polos dan ukuran 12 mm polos, bukan besi ulir. Kondisi ini patut menjadi perhatian dan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan gambar teknis, spesifikasi material, serta RAB yang telah ditetapkan.
Sebab, penggunaan besi tulangan bukan perkara asal terpasang. Diameter, jenis, mutu baja, jumlah, dan jarak pemasangan harus sesuai dengan perencanaan struktur. Apabila material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, maka kualitas dan kekuatan struktur bangunan berpotensi menjadi persoalan serius.
BESI POLOS DIPASANG, RAB DAN GAMBAR TEKNISNYA MANA?
Pertanyaan berikutnya mengarah pada penggunaan material baja ringan. Tim investigasi melihat adanya keterangan tahun 2015 yang tertera pada material baja ringan yang digunakan dalam pekerjaan revitalisasi tersebut. Sementara pembangunan dilaksanakan pada November 2026.
Perbedaan tahun tersebut memunculkan tanda tanya: apakah baja ringan yang digunakan merupakan material stok lama, material bekas, atau memang produk yang masih memenuhi persyaratan teknis?
Tentu, tahun produksi 2015 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa material tersebut tidak layak. Namun, pihak pelaksana wajib dapat menjelaskan asal-usul, kondisi, mutu, sertifikasi, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi dalam RAB. Jangan sampai material yang dipasang hanya dinilai berdasarkan masih bisa digunakan, tanpa memperhatikan standar kualitas dan keamanan konstruksi.
P2SP, KEPALA SEKOLAH, DAN KOMITE JANGAN LEPAS TANGAN!
Tak hanya persoalan material, tim investigasi juga menilai pengawasan kegiatan di lokasi patut dipertanyakan. Saat dilakukan pemantauan, tidak terlihat kehadiran kepala sekolah maupun komite sekolah. Sementara keberadaan pihak P2SP yang dapat memberikan penjelasan terkait spesifikasi dan pelaksanaan pekerjaan juga belum berhasil dikonfirmasi.
Kondisi tersebut membuat upaya konfirmasi dan pendalaman informasi di lapangan menjadi terhambat.
Padahal, program revitalisasi satuan pendidikan bukan pekerjaan yang bisa berjalan tanpa pengawasan. P2SP sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan material, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan.
Kepala sekolah dan komite pun diharapkan menjalankan peran pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Jangan sampai ketika muncul pertanyaan mengenai kualitas pembangunan, justru tidak ada pihak yang dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
PEKERJA TANPA APD, ASPEK KESELAMATAN DIABAIKAN?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Di lokasi pekerjaan, tim investigasi melihat beberapa pekerja melakukan aktivitas tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) atau perlengkapan keselamatan kerja yang memadai.
Temuan ini menjadi catatan serius bagi pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan. Keselamatan pekerja bukan formalitas, bukan pula urusan yang boleh diabaikan demi mengejar target penyelesaian pembangunan.
Ketentuan keselamatan konstruksi telah diatur melalui Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Oleh karena itu, penerapan K3 harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pekerjaan.
DINAS PENDIDIKAN DAN APH DIMINTA TURUN TANGAN
Atas sejumlah temuan tersebut, tim investigasi meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan revitalisasi SDN JAYAMANIK TA 2026.
Pemeriksaan jangan hanya sebatas melihat bangunan dari luar atau menerima laporan administratif. Perlu dilakukan pemeriksaan dokumen RAB, gambar kerja, spesifikasi material, sertifikat mutu baja, serta pengujian teknis apabila diperlukan.
Jika ditemukan material tidak sesuai spesifikasi, harus ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang.
APH juga diminta tidak menutup mata apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan anggaran, manipulasi spesifikasi, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Setiap dugaan harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang objektif.
DASAR HUKUM YANG MENJADI PERHATIAN
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah, terkait kewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung, terkait persyaratan teknis dan keandalan bangunan.
Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Dokumen petunjuk teknis revitalisasi, RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis yang berlaku untuk kegiatan TA 2026.
KONFIRMASI DAN HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak P2SP, kepala sekolah, komite sekolah, pelaksana kegiatan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mengenai dugaan ketidaksesuaian besi tulangan, penggunaan baja ringan dengan keterangan tahun 2015, dan penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Media InfoXpos.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
JANGAN SAMPAI ANGGARAN REVITALISASI PENDIDIKAN HABIS, TETAPI MUTU BANGUNAN DAN KESELAMATAN PEKERJA JUSTru DIABAIKAN!
Pembangunan sekolah seharusnya menghasilkan fasilitas pendidikan yang aman, kuat, dan berkualitas, bukan menyisakan tanda tanya mengenai material dan pengawasannya.
Media InfoXpos.com akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Dugaan ketidaksesuaian material dan pelaksanaan pekerjaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta mekanisme hukum yang berlaku.
(DR)
