Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Senin, (26/10/2026).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah kini menuai sorotan. Pasalnya, hingga saat ini, siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, disebut belum mendapatkan jatah makanan bergizi gratis sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pemerataan pelaksanaan program MBG di lapangan. Ketika sebagian siswa sekolah lain sudah dapat menikmati manfaat program tersebut, anak-anak SDN 2 Parakanbesi justru masih menunggu tanpa kepastian kapan mereka bisa merasakan program yang sama.
Apakah anak-anak yang bersekolah di wilayah dengan akses jalan sulit harus menerima kenyataan bahwa mereka belum bisa menikmati program pemerintah?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak SPPG Bojongmanik diduga beralasan bahwa distribusi MBG ke SDN 2 Parakanbesi terkendala kondisi medan jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat. Pihak SPPG disebut tidak ingin mengambil risiko karena akses mobil menuju lokasi sekolah dinilai menyulitkan proses pengantaran.
Saat dikonfirmasi lagi apakah sudah di upayakan direalisasikan MBG untuk SDN 2 Parakanbesi apakah blm, namun Pihak Sppg Inisial Y blm membe jawaban, Senin 26 Oktober 2026.
Jika kendala tersebut benar menjadi alasan belum tersalurkannya MBG, publik tentu patut mempertanyakan langkah alternatif apa yang telah diupayakan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak dan manfaat dari program tersebut.
Jangan sampai persoalan akses jalan justru menjadi tembok penghalang bagi anak-anak untuk menikmati program pemerintah.
JALAN SULIT BUKAN ALASAN UNTUK BERHENTI MENCARI SOLUSI!
Kondisi geografis yang menantang memang tidak dapat diabaikan. Keselamatan petugas distribusi juga harus menjadi pertimbangan utama. Namun, persoalannya bukan semata-mata apakah mobil bisa masuk atau tidak, melainkan apakah sudah ada upaya serius untuk mencari solusi agar makanan tetap sampai kepada para siswa.
Jika kendaraan roda empat tidak memungkinkan menjangkau sekolah, apakah alternatif distribusi menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda dua yang sesuai dengan kondisi medan sudah dipertimbangkan?
Apakah memungkinkan dilakukan pengantaran bertahap, menggunakan titik serah terima yang aman, atau berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah desa untuk mencari jalur distribusi yang lebih efektif?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak terkait. Sebab, program yang menyangkut kebutuhan gizi anak sekolah seharusnya tidak berhenti hanya karena menghadapi hambatan teknis tanpa adanya penjelasan mengenai upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
Tentu saja, penggunaan kendaraan roda dua harus memperhatikan keamanan petugas, keamanan makanan, kebersihan, serta standar pengangkutan yang berlaku. Namun, apabila terdapat alternatif yang aman dan memenuhi ketentuan, mengapa tidak dikaji secara serius?
Jangan sampai alasan sulitnya medan jalan terus menjadi jawaban, sementara siswa-siswi yang seharusnya menerima manfaat program justru tidak memperoleh kepastian.
MIRIS! ANAK-ANAK HANYA BISA MELIHAT MBG DI MEDIA SOSIAL
Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika anak-anak SDN 2 Parakanbesi hanya bisa melihat pemberitaan dan unggahan di media sosial mengenai program Makan Bergizi Gratis yang dinikmati siswa-siswi di sekolah lain.
Mereka mungkin bertanya-tanya, kapan giliran mereka mendapatkan makanan bergizi gratis seperti yang dilihat di layar ponsel?
Bagi sebagian orang, persoalan ini mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi anak-anak sekolah yang berharap dapat menikmati program tersebut, ketidakpastian ini bisa menimbulkan rasa kecewa dan pertanyaan mengenai pemerataan manfaat kebijakan pemerintah.
Program MBG seharusnya tidak hanya terlihat berjalan dalam publikasi dan pemberitaan, tetapi juga perlu dipastikan pelaksanaannya menjangkau sasaran sesuai kebijakan, kemampuan operasional, dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai anak-anak di wilayah yang akses jalannya sulit justru tertinggal dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi mereka.
Pemerataan bukan sekadar memastikan program berjalan di banyak sekolah, melainkan juga memastikan persoalan di lapangan ditangani secara serius dan transparan.
SPPG BOJONGMANIK DIMINTA BUKA SUARA!
Atas kondisi tersebut, pihak SPPG Bojongmanik perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai alasan siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi belum menerima MBG.
Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:
Apa kendala utama yang menyebabkan MBG belum disalurkan kepada siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi?
Sejak kapan sekolah tersebut belum menerima distribusi MBG, dan apakah kondisi ini sudah dilaporkan kepada pihak koordinator atau pengelola program terkait?
Apakah sudah dilakukan survei langsung untuk menilai kondisi jalan dan menentukan metode distribusi yang memungkinkan?
Apakah alternatif penggunaan kendaraan roda dua, titik serah terima yang aman, atau pola distribusi lainnya telah dikaji?
Apa langkah konkret dan target waktu penyelesaian agar siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi memperoleh kepastian mengenai layanan MBG?
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima alasan mengenai sulitnya akses jalan, tetapi juga mengetahui langkah nyata yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pihak SPPG juga perlu menjelaskan apakah sekolah tersebut telah masuk dalam sasaran layanan dan bagaimana mekanisme penyalurannya berdasarkan ketentuan program yang berlaku.
PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT JANGAN TUTUP MATA!
Persoalan ini juga patut menjadi perhatian pihak koordinator program MBG, pemerintah daerah, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan program.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah hambatan distribusi di SDN 2 Parakanbesi dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi, penyesuaian teknis pengantaran, atau langkah lain yang tetap memenuhi standar keamanan dan ketentuan program.
Apabila kendala medan jalan memang menjadi penyebab utama, maka diperlukan solusi yang realistis, bukan sekadar pembiaran terhadap persoalan yang belum terselesaikan.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan anak-anak sekolah. Transparansi, pemerataan layanan, dan evaluasi terhadap hambatan di lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Jangan sampai program yang memiliki tujuan baik justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat hanya karena persoalan distribusi yang belum mendapatkan penyelesaian.
Anak-anak SDN 2 Parakanbesi tidak boleh dibiarkan terus menunggu tanpa kepastian. Mereka membutuhkan penjelasan yang transparan dan langkah konkret dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
MENUNGGU KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT
Hingga rilis ini disusun, persoalan belum tersalurkannya MBG kepada siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi perlu mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak SPPG Bojongmanik dan instansi terkait.
Media InfoXpos.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak SPPG Bojongmanik, koordinator program MBG, pihak sekolah, serta instansi berwenang untuk menyampaikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya dan langkah penyelesaiannya.
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kini masyarakat menunggu jawaban: apakah persoalan ini akan terus berhenti pada alasan sulitnya medan jalan, atau segera ditindaklanjuti dengan solusi agar siswa-siswi SDN 2 Parakanbesi memperoleh kepastian layanan MBG?
Jangan biarkan harapan anak-anak hanya menjadi tontonan di media sosial. Mereka layak mendapatkan perhatian dan kepastian melalui pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan.
Media InfoXpos.com akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan menyampaikan informasi berdasarkan hasil konfirmasi serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
(DR)
