Baru Dibangun Tahun 2025, Jalan Poros Desa Keboncau Diduga Rusak Parah, Warga Desak Inspektorat Lakukan Evaluasi

  • Bagikan

 

Media InfoXpos.com – Lebak – Jumat (07/08/2026) – Kondisi Jalan Poros Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, yang diduga baru selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2025, kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan awak media pada Jumat (7/8/2026), kondisi jalan tersebut tampak mengalami kerusakan cukup parah meski belum lama dibangun.

Di sejumlah titik terlihat lapisan aspal telah mengelupas, permukaan jalan dipenuhi bebatuan yang muncul ke atas, serta kerusakan yang dinilai sangat jelas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Salah seorang warga yang ditemui awak media mengaku kecewa melihat kondisi jalan tersebut. Menurutnya, usia jalan yang relatif baru seharusnya masih dalam kondisi baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Baru juga dibangun tahun 2025, tapi sekarang sudah rusak begini. Aspalnya mengelupas, batu-batu sudah kelihatan. Kami sebagai masyarakat tentu kecewa dan berharap ada pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut,” ujar salah seorang warga pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Warga juga mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak dan pihak-pihak terkait agar segera melakukan pengecekan ke lapangan serta melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran Desa Keboncau.

“Kami sebagai warga Desa Keboncau meminta kepada Inspektorat Kabupaten Lebak dan pihak-pihak terkait untuk segera turun ke lokasi dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa dari Tahun Anggaran 2022 hingga 2025. Kami juga meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Selain menyoroti kondisi jalan, sejumlah warga juga menyampaikan bahwa diduga Kepala Desa Keboncau tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal sejak awal terpilih hingga saat ini karena mengalami sakit yang berkepanjangan. Menurut keterangan warga, kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan desa sehingga mereka berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak berhenti sampai di situ, awak media kemudian mendatangi Kepala Desa Keboncau Pada hari Jum’at, guna meminta penjelasan terkait realisasi anggaran pembangunan desa pada Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan tersebut, kepala desa memberikan penjelasan awal mengenai penggunaan anggaran serta menyampaikan keterangan terkait sisa anggaran yang ada. Keterangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi secara berimbang dan akan ditindaklanjuti apabila terdapat penjelasan lebih rinci.

“Ada juga Kecil 40 juta Sisa Dari anggaran dd tahun ini, Belum dibangunkan karena gak ada jalannya, kesini ditutup kesana ditutup, Sisa 41 juta, Kalo 40 itu kena HOK aja pajak nya, Paling Kalo dibangunkan kena pisik 20 meter itu, Nungguin yang dari provinsi ini belum ada aja, Mau saya sambungkan ke situ, Lumayan aja kan ada 31 ya,” ucap kades dadi keboncau. Pada hari Jum’at 7 Agustus 2026.

Melihat kondisi jalan yang dinilai mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat, warga mendesak pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait agar segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Selain itu, masyarakat juga meminta Inspektorat Kabupaten Lebak untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta penggunaan anggaran pembangunan jalan tersebut apabila ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap evaluasi dilakukan secara transparan, profesional, dan objektif sehingga penyebab kerusakan jalan dapat diketahui secara jelas. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pengelolaan anggaran, warga meminta agar diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(DR)

  • Bagikan
Exit mobile version