Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Kamis, (06/08/2026) Dugaan praktik pembalakan kayu ilegal kembali mencuat di kawasan hutan milik Perum Perhutani wilayah Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang oknum berinisial IA, warga Kampung Joglo, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, diduga terlibat dalam aktivitas penebangan pohon tanpa prosedur yang semestinya.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi pada Selasa, 4 Agustus 2026, ditemukan sejumlah pohon jenis Akor/Mangium yang telah ditebang. Di lokasi, awak media mengaku tidak menemukan papan informasi kegiatan penebangan sebagaimana lazim dipasang pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan secara resmi.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan dugaan bahwa aktivitas penebangan dilakukan tanpa keterbukaan kepada publik dan berpotensi tidak memiliki dasar perizinan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan serta pengawasan dari pihak yang berwenang.
Menindaklanjuti temuan tersebut, awak media segera melakukan konfirmasi kepada pihak Perum Perhutani melalui KRPH Heri melalui sambungan WhatsApp guna meminta penjelasan terkait status kegiatan penebangan tersebut, termasuk apakah aktivitas tersebut memiliki izin resmi atau merupakan tindakan yang berada di luar ketentuan.
Menurut keterangan KRPH ia juga mengatakan belum ada informasi terkait penebangan tersebut, ia mengatakan kemarin saya juga dari wilayah tersebut.
“Belum ada informasi itu, kebetulan kemarin saya juga dari wilayah itu, saya KRPH Bojongmanik pak, Boleh telpon? Ada jalannya pak? oke pak nuhun pak kami akan cek lokasinya,” ungkapnya. Pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Apabila benar aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama Perum Perhutani segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi, mengusut legalitas penebangan, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, demi menjaga kelestarian kawasan hutan negara dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan yang akan dimuat secara proporsional sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(DR)
