Media InfoXpos.com – Lebak – Rabu, (5/08/2026) Dugaan penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali mencuat. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di salah satu kios pupuk yang berada di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
Informasi tersebut diperoleh awak media pada Rabu, 5 Agustus 2026, berdasarkan keterangan salah seorang warga yang mengaku membeli pupuk subsidi jenis NPK Phonska dan Urea dengan harga yang diduga melebihi ketentuan pemerintah.
Menurut pengakuan warga tersebut, pupuk NPK Phonska dijual dengan harga Rp3.500 per kilogram, sedangkan pupuk Urea dijual Rp3.000 per kilogram.
“Kalau NPK harganya Rp3.500 per kilogram, sedangkan Urea Rp3.000 per kilogram, saya belinya musim kemarin sebanyak 30kg dari kios Dede Sudamanik,” ujar sumber kepada awak media. pada hari Rabu, 5 Agustus 2026.
Apabila dihitung, harga pupuk NPK Phonska sebesar Rp3.500 per kilogram untuk kemasan 50 kilogram mencapai Rp175.000 per karung, yang menurut sumber dinilai lebih tinggi dibanding ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media kemudian mengonfirmasi Pemilik kios pupuk (PT SAKTI JAYA TANI) Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga kabupaten Lebak, Inisial D yang dimaksud untuk melakukan konfirmasi secara langsung. Namun, saat dimintai penjelasan terkait harga penjualan pupuk subsidi tersebut, pihak kios tidak memberikan jawaban yang jelas dan justru menyampaikan keterangan di luar pokok persoalan yang ditanyakan, sehingga belum memberikan kepastian mengenai alasan penetapan harga tersebut.
“Hampura bang tos teu Aya penyaluran TI Harita tea basa pendak jeng Abang dan KA ugi di Leuwidamar, bang atu Abang mah teu nempo-nempo sakali kie caranamah ja kurang kumaha abdi KA Abang,” Ucapnya. Pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Perlu diketahui, pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan melalui ketentuan resmi. Oleh karena itu, setiap penyaluran dan penjualannya wajib mengacu pada petunjuk teknis (juknis) serta Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
Apabila terbukti terjadi penjualan pupuk subsidi di atas HET tanpa dasar yang dibenarkan sesuai ketentuan, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas dugaan tersebut, masyarakat berharap Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), serta aparat penegak hukum segera melakukan pengecekan lapangan dan audit terhadap mekanisme penjualan pupuk subsidi di kios tersebut, guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar sesuai ketentuan dan tidak merugikan para petani.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kios pupuk yang dikonfirmasi belum memberikan penjelasan yang substansial terkait dugaan penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(DR)
