Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis, Proyek Dam Parit di Desa Cikarang Disorot, Kepala Desa Berikan Klarifikasi Awal

  • Bagikan

 

Media infoxpos.com – Lebak – Minggu, (2/08/2026) Proyek Konstruksi Dam Parit di Desa Cikarang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, dengan nilai anggaran Rp.120.000.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah muncul dugaan dari sejumlah pihak bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang semestinya.

Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan, awak media telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Cikarang berinisial JY terkait dugaan tersebut.

Dalam komunikasi yang diterima Salah satu media melalui pesan singkat, pihak desa menyampaikan bahwa anggaran kegiatan tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk pembangunan fisik bendungan atau dam parit semata, melainkan juga mencakup pengadaan pipa atau paralon sebagai bagian dari satu paket pekerjaan.

Ari kami kudu ngajawabna kumaha? Cek kami bagus, tapi ari menurut kakak goreng mah, janten bingung ngomongna.”Ucap JY Sabtu, 1 Agustus 2026.

Atuh kan eta berikut bendungan/dam parit. Anggaran 120, fisikna bendungan/dam parit dan pipa/paralon.”

Keterangan tersebut menjadi penjelasan awal dari pihak desa atas pertanyaan yang diajukan awak media. Namun demikian, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan lapangan serta pencocokan dengan dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis oleh instansi yang berwenang.

Masyarakat berharap pihak Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian, pengawas pekerjaan, maupun aparat pengawas internal pemerintah dapat melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, sehingga penggunaan anggaran negara tetap transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kelompok P3A Cikupa Jaya selaku pelaksana kegiatan maupun instansi terkait lainnya agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(DR)

  • Bagikan
Exit mobile version