Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Minggu, (02/08/2026) Proyek pembangunan jalan poros kabupaten yang berlokasi di Jalan Pelayangan, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, arah Sampang Baduy, menjadi sorotan setelah diduga terdapat sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi pada Minggu, 2 Agustus 2026, terlihat proses pekerjaan pengecoran jalan yang diduga tidak menggunakan plastik wermes secara utuh pada bagian bawah pengecoran. Plastik yang terlihat di lokasi disebut hanya terpasang pada bagian sisi kiri dan kanan, sementara bagian tengah pada bentangan sepanjang puluhan meter tampak tidak tertutup plastik secara menyeluruh.
Selain persoalan tersebut, awak media juga tidak melihat adanya pemasangan besi dowel pada sejumlah bagian jalan yang sedang dikerjakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak maupun RAB proyek.
Jika benar material dan metode pelaksanaan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan teknis, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, kualitas pekerjaan jalan yang menggunakan anggaran pemerintah harus memenuhi standar konstruksi agar memiliki kekuatan dan umur layanan sebagaimana yang telah direncanakan.
Jangan sampai proyek pembangunan jalan yang bersumber dari uang rakyat hanya mengejar target penyelesaian fisik, namun mengabaikan kualitas dan ketahanan konstruksi. Apabila dugaan tersebut terbukti, tentu hal ini dapat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Selang beberapa waktu, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Dede selaku pemborong proyek tersebut. Dalam keterangannya, Dede menjelaskan bahwa: “(Aya cuman te pul doang, besi Aya par sek men, Biasa telat keuangan Mepet),” Jawabnya, Singkat.
Namun demikian, penjelasan dari pihak pelaksana proyek tetap perlu diuji secara teknis melalui pemeriksaan langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan. Pasalnya, untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut benar-benar sesuai kontrak, RAB, gambar kerja, serta spesifikasi teknis, diperlukan pemeriksaan dari pihak yang kompeten dan independen.
Instansi terkait diminta tidak tutup mata.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak maupun pihak pengawas proyek diminta segera turun ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir secara kasat mata. Jika diperlukan, pengawasan harus dilakukan terhadap dokumen kontrak, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, penggunaan material, hingga kualitas beton yang digunakan.
Jika ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maka pihak terkait harus memberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk meminta perbaikan atau pembongkaran pada bagian pekerjaan yang terbukti tidak memenuhi standar.
Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas karena proyek tersebut dibiayai menggunakan anggaran publik. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan terhadap setiap tahapan pembangunan harus menjadi prioritas.
Jangan sampai setelah jalan selesai dan digunakan masyarakat, baru muncul persoalan kerusakan. Jika sejak awal ditemukan indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, maka evaluasi dan pemeriksaan harus dilakukan sekarang, bukan menunggu proyek selesai atau kerusakan terjadi.
Awak media juga meminta aparat pengawasan internal pemerintah serta pihak berwenang lainnya untuk ikut mencermati proyek tersebut apabila ditemukan adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kontraktor, konsultan pengawas, PPK, maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.
Pertanyaan besarnya kini: Apakah pekerjaan pengecoran jalan tersebut telah benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan RAB, atau justru terdapat pekerjaan yang perlu dievaluasi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu bukan berdasarkan dugaan semata, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak yang berwenang.
(DR)
