Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Sabtu, 1-08- 2026. Dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas galian tambang pasir di wilayah Pasiroko Atau Cimarga, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Dugaan adanya pembuangan air limbah atau air berlumpur ke aliran Sungai Cisimeut disebut-sebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah ramai diberitakan bahwa air yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan pasir dialirkan menuju badan sungai. Kondisi tersebut diduga menyebabkan air sungai berubah menjadi keruh, berlumpur, dan kecokelatan.
Warga yang terdampak mengaku kecewa lantaran hingga kini belum melihat adanya tindakan nyata dari pihak-pihak terkait. Bahkan, masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Sudah kami adukan ke pihak pemerintah juga sudah kami sampaikan. Tapi sampai sekarang belum ada respons atau tanggung jawab yang jelas. Kami akhirnya hanya bisa pasrah,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media, Kamis. 30 Juli 2026.
Warga berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas galian pasir tersebut. Menurut warga, persoalan lingkungan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakan aliran sungai.
Sorotan juga diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pihak terkait di bidang lingkungan hidup telah dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terlihat adanya tindakan tegas atau langkah penanganan yang signifikan.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan publik: Ada apa dan mengapa dugaan pencemaran tersebut belum juga ditindaklanjuti secara serius?
Jika benar terjadi pembuangan limbah atau air buangan yang menyebabkan pencemaran Sungai Cisimeut, maka dugaan tersebut harus segera diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel air, serta uji laboratorium oleh instansi berwenang. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi harus aktif melakukan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Secara hukum, persoalan pencemaran lingkungan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal 98 UU PPLH mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dengan ancaman pidana dan denda sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.
Sementara itu, Pasal 99 UU PPLH mengatur mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kelalaian, dengan ancaman pidana dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Namun demikian, penerapan pasal pidana tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum serta instansi yang berwenang.
Atas persoalan ini, awak media mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak, Pemerintah Kecamatan Cimarga, Pemerintah Desa Cimarga, serta instansi terkait Bareskrim polri Polda Banten polres Lebak polsek setempat lainnya untuk segera turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara objektif.
Apabila dari hasil pemeriksaan dan uji laboratorium ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka pihak berwenang diminta segera memberikan teguran, menjatuhkan sanksi administratif, menghentikan aktivitas yang menjadi sumber pencemaran, bahkan melakukan penutupan sementara atau penghentian kegiatan di lokasi apabila memang terbukti melanggar ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat terus-menerus mempertanyakan kehadiran pemerintah sementara dugaan pencemaran lingkungan dibiarkan tanpa kepastian.
Lingkungan adalah milik bersama. Sungai bukan tempat pembuangan limbah. Jika benar ada pelanggaran, jangan ada pembiaran. Jika tidak terbukti, pemerintah juga wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar persoalan ini tidak menjadi bola liar.
Kini publik menunggu langkah nyata dari pihak berwenang. Apakah akan dilakukan pemeriksaan? Apakah akan ada uji laboratorium? Dan jika terbukti melanggar, apakah pemerintah berani menghentikan atau menutup aktivitas yang menjadi sumber pencemaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berada di tangan instansi yang berwenang untuk menjawabnya melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
(Ugi & Tim)
