Media InfoXpos.com – Lebak – Sabtu, (11/07/2026) Program pembangunan Jalan Poros Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp600 juta, menjadi sorotan publik. Proyek yang mulai dikerjakan pada 7 Juli 2026 tersebut diduga belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi, pekerjaan telah berlangsung selama beberapa minggu. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, maupun jangka waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan dugaan bahwa proyek dikerjakan tanpa keterbukaan kepada masyarakat. Kondisi itu memicu pertanyaan publik terkait penggunaan anggaran, bahkan memunculkan anggapan bahwa proyek tersebut seolah menggunakan “anggaran siluman” karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang semestinya.
Selain minimnya keterbukaan informasi, awak media juga menemukan dugaan ketidaksesuaian teknis. Material urugan yang digunakan diduga berupa batu karang bercampur lumpur. Pada pekerjaan drainase, pondasi diduga tidak memiliki galian yang memadai sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan konstruksi apabila dugaan tersebut benar.
Awak media juga mengambil sampel material pasir untuk dilakukan pengujian laboratorium guna memastikan mutu material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Saat proses pengecoran berlangsung, awak media mendapati dugaan ketebalan beton yang tidak seragam. Bagian tepi terlihat lebih tinggi mengikuti papan bekisting, sedangkan bagian tengah tampak lebih tipis. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang mandor lapangan berinisial OC mengatakan bahwa papan informasi berada di basecamp dan meminta awak media menanyakan kepada pihak lain.
Sementara itu, mandor lain berinisial GH mengaku hanya bertugas sebagai mandor. Ia menyebut nilai anggaran sekitar Rp600 juta dengan panjang pekerjaan sekitar 650 meter dan lebar sekitar 3 meter. GH juga mengatakan bahwa pekerjaan jalan poros desa tersebut tidak menggunakan tulangan besi.
Yang menjadi perhatian serius, setelah proses konfirmasi selesai, salah seorang oknum mandor diduga memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada awak media. Pemberian uang tersebut ditolak dan diduga sebagai upaya yang dapat ditafsirkan untuk memengaruhi independensi pemberitaan. Di sisi lain, awak media juga mendapati oknum mandor berada di basecamp dalam kondisi bersantai pada saat pekerjaan masih berlangsung.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, angkat bicara. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas PUPR, serta instansi terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami meminta APH, Inspektorat, Dinas PUPR, dan seluruh instansi yang berwenang agar segera melakukan audit dan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Jangan sampai uang negara digunakan untuk pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan tidak transparan. Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu,” tegas King Naga. Pada Sabtu, 11 juli 2026.
King Naga juga menyoroti dugaan pemberian uang kepada wartawan setelah proses konfirmasi. Menurutnya, apabila benar dilakukan untuk memengaruhi independensi pers, tindakan tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan proyek yang profesional dan justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran negara wajib terbuka kepada publik serta dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Secara hukum, apabila terbukti terdapat pelanggaran spesifikasi teknis maupun penyimpangan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai hasil pemeriksaan dan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan di lapangan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(DR/Tim)
