Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (7/07/2026)
Keberadaan sebuah kandang ayam pedaging yang berlokasi di Kampung Tambaga, Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan. Pasalnya, kandang ayam tersebut diduga belum mengantongi perizinan yang lengkap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi, kandang ayam tersebut telah beroperasi. Namun, saat dilakukan konfirmasi kepada pemilik kandang berinisial JU terkait legalitas usaha dan dokumen perizinan yang dimiliki, yang bersangkutan tidak memperlihatkan dokumen perizinan tersebut.
Saat dimintai keterangan mengenai legalitas kandang ayam, JU hanya memberikan jawaban singkat tanpa menunjukkan bukti administrasi yang dimaksud.
“Waalaikumsalam lagi mroses pbg, Minggu ini, mohon maaf pak Takut saya salah itu aja ke Ade saya agung,” Ungkapnya. Dengan bahasa Sunda, pada Selasa, 7 Juli 2026.
“Kami sudah menanyakan terkait izin usaha maupun dokumen legalitas lainnya, namun pemilik tidak memperlihatkan dokumen tersebut dan hanya memberikan jawaban singkat,” ujar salah seorang awak media.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, mengingat usaha peternakan ayam pedaging dalam skala tertentu umumnya harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi, di antaranya perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta persetujuan lingkungan apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain aspek administrasi, masyarakat juga berharap keberadaan usaha peternakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti bau menyengat, pencemaran limbah, maupun gangguan kesehatan warga sekitar.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta ketentuan pelaksanaannya, setiap pelaku usaha peternakan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai tingkat risiko usahanya.
Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, yang mewajibkan setiap kegiatan usaha memperhatikan aspek lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas dugaan tersebut, awak media meminta instansi terkait, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, serta Satpol PP Kabupaten Lebak, untuk melakukan pengecekan lapangan dan verifikasi terhadap legalitas usaha kandang ayam tersebut.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya secara objektif dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pemilik kandang ayam berinisial JU belum memberikan penjelasan lebih lanjut maupun memperlihatkan dokumen legalitas usaha yang diminta. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Ugi)
