Media InfoXpos.com – LEBAK – Senin, (29/06/2026) Pelaksanaan program revitalisasi di SMPN 5 Cirinten Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan. Dugaan kurangnya keterbukaan informasi publik mencuat setelah awak media menemukan papan informasi kegiatan yang disebut berada di dalam gudang sekolah, bukan ditempatkan pada area yang mudah dilihat masyarakat.
Padahal, papan informasi dalam kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah merupakan salah satu bentuk transparansi agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana kegiatan, hingga waktu pelaksanaan.
Tak hanya itu, dugaan persoalan lain muncul setelah Kepala SMPN 5 Cirinten saat dikonfirmasi awak media mengakui bahwa dirinya turut mengelola pengerjaan revitalisasi tersebut.
Yang lebih mencengangkan Salah satu oknum guru Memberikan Sebuah Amplop kepada awak media, saat hendak berpamitan, Sehingga menambah kecurigaan Bagi awak media tersebut, Menurut Keterangan nya:
saat kami mau pulang stelah beres konfirmasi keterkaitan papan proyek yang tidak terlihat, Kami pun merasa heran ko di kasih amplop, Dan didalam amplop tersebut terlihat ada sejumlah uang sebesar 150 ribu, dan kamipun tidak tau itu untuk membungkam kami atau gimana.” ujarnya. Senin, 29 2026.
Sedangkan sepengatahuan kami program tersebut sifatnya itu sewa kelola dan pihak kepala sekolah atau guru tidak boleh mengelola atau memegang uang untuk pembangunan tersebut, ini jelas sudah menyalahi aturan, dan kamipun berharap Inspektorat kabupaten Lebak Menindaklanjuti kasus ini takutnya ada Mark’up atau fiktif Dalam pengelolaan anggaran revitalisasi tersebut,” Tambahnya.
Saat ditanya terkait pelaksanaan pekerjaan, kepala sekolah menjawab:
“Ya yang sudah dibongkar kemarin mah ia diborongkan, atap satu paket. Barang ya belum pada datang warga sini aja, Orang sini, Tetep sama saya, Ya kalau diborongkan semua, mah buat apa kesini rekan-rekan,” ucapnya. Minggu, 28 Juni 2026.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan pekerjaan, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan revitalisasi tersebut.
Muncul dugaan adanya keterlibatan pihak internal sekolah dalam pengelolaan pekerjaan maupun anggaran revitalisasi tahun 2026. Apabila benar terdapat pihak sekolah yang turut mengelola kegiatan tersebut, maka perlu menjadi perhatian serius karena penggunaan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan menghindari adanya konflik kepentingan.
Pengelolaan keuangan negara wajib mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangannya.
Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang menyebabkan kerugian negara, maka dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Salah satunya Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.
Masyarakat berharap pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh agar program revitalisasi yang menggunakan anggaran negara benar-benar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, pihak pengawas, serta instansi berwenang lainnya guna mendapatkan informasi yang berimbang.
(DR)
