Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Senin, (08/06/2026)
Sungguh memprihatinkan. Di tengah upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem, bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat kecil justru diduga menjadi sasaran praktik pungutan liar (pungli). Dugaan pemotongan dana bantuan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Bank Banten mencuat di Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, bantuan sebesar Rp500.000 yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga dipangkas sebesar Rp100.000 oleh salah satu oknum Pemerintah Desa Jalupang Mulya berinisial HA. Dugaan pemotongan tersebut disebut terjadi secara merata terhadap penerima bantuan dan berlangsung dalam tiga tahap pencairan sejak tahun 2024 hingga 2025.
Jika dugaan tersebut benar, maka tindakan tersebut sangat mencederai rasa keadilan dan mengkhianati tujuan mulia program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem. Bantuan yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan hidup warga justru diduga dijadikan ladang keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Jalupang Mulya berinisial J memberikan jawaban singkat dalam bahasa Sunda.
“Samperin pendamping, henteu apal nami pendampingna, tanya wae ka dinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang dikeluhkan warga terkait dugaan pemotongan bantuan sosial tersebut.
Hasil penelusuran awak media di lapangan menemukan sejumlah penerima manfaat yang mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp100.000 sesaat setelah menerima pencairan bantuan. Kepada warga, disebutkan bahwa pemotongan tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap.
Salah seorang warga berinisial D mengungkapkan pengalamannya kepada awak media.
“Betul Pak, saya dapat bantuan Rp500 ribu, tapi yang saya bawa pulang hanya Rp400 ribu. Setelah menerima uang, kami diminta lewat pintu belakang kantor desa. Di ruangan belakang ada beberapa orang desa yang bekerja, di situlah kami diminta menyerahkan Rp100 ribu. Katanya karena persyaratan kami belum lengkap. Setahu saya, semua yang menerima bantuan waktu itu juga dipotong Rp100 ribu,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut memperkuat dugaan adanya pola pemotongan yang dilakukan secara sistematis terhadap para penerima bantuan. Masyarakat pun mempertanyakan dasar hukum pemotongan tersebut, mengingat bantuan sosial pada prinsipnya harus diterima secara utuh oleh penerima manfaat dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Bila benar terjadi terhadap seluruh penerima bantuan, nilai pungutan yang terkumpul berpotensi mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Karena itu, masyarakat mendesak agar persoalan ini tidak dianggap sepele dan segera diusut secara transparan.
Praktik semacam ini tidak hanya berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar, tetapi juga dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat miskin sebagai kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara.
Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Sosial, pihak Bank Banten, serta instansi terkait lainnya diminta segera turun tangan melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap proses penyaluran bantuan tersebut. Masyarakat berharap ada tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program bantuan sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Secara hukum, apabila terbukti terjadi pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial, pelaku dapat dijerat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai penyalahgunaan jabatan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran secara tidak sah.
Masyarakat berharap negara hadir melindungi hak-hak warga miskin. Sebab, sangat ironis apabila bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem justru diduga dipangkas oleh pihak yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak pendamping program, pihak Bank Banten, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh keterangan dan hak jawab agar pemberitaan tetap berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(DR)
