Media infoxpos.com – Lebak – Minggu, (17/05/2026). Sikap bungkam yang terus dipertahankan oleh oknum Kepala Sekolah SDN 1 Sangkanmanik justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang sengaja ditutupi dari publik. Alih-alih memberikan klarifikasi atau hak jawab sebagaimana mestinya, pihak sekolah memilih diam dan menghindari komunikasi dengan awak media.
Padahal, isu yang tengah disorot bukan persoalan sepele, melainkan dugaan pungutan liar terhadap bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang sejatinya merupakan hak penuh para siswa dari keluarga kurang mampu. Jika benar terdapat praktik pemotongan atau pungutan terhadap dana bantuan tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang mencederai dunia pendidikan.
Publik menilai, sikap tidak responsif seorang kepala sekolah terhadap konfirmasi media mencerminkan buruknya integritas dan lemahnya komitmen terhadap transparansi. Terlebih, jabatan kepala sekolah bukanlah posisi yang kebal kritik ataupun kebal hukum. Semua pejabat publik wajib tunduk pada aturan dan pengawasan masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan seolah-olah kepala sekolah merasa paling benar dan tidak tersentuh hukum. Justru ketika diam saat dikonfirmasi, publik semakin curiga ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Kabupaten Lebak.
Dugaan pungli dana PIP sendiri bukan perkara ringan. Selain melanggar aturan kementerian pendidikan, praktik tersebut juga berpotensi masuk dalam ranah pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan jabatan atau pengambilan hak siswa secara melawan hukum. Aparat penegak hukum diminta tidak tutup mata terhadap persoalan ini.
Masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan audit dan pemeriksaan langsung ke SDN 1 Sangkanmanik. Pemeriksaan dinilai penting agar tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap dugaan praktik-praktik yang merugikan siswa dan wali murid.
Selain itu, pihak sekolah juga diminta tidak alergi terhadap kritik maupun kontrol sosial dari media. Pers bekerja dilindungi undang-undang dan memiliki fungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Menghindari konfirmasi bukan solusi, melainkan hanya akan memperburuk citra lembaga pendidikan di mata publik.
Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, Kepala Sekolah SDN 1 Sangkanmanik inisial SN masih belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi resmi terkait dugaan pungli bansos PIP tersebut. Awak media akan terus berupaya meminta keterangan demi menjaga keberimbangan informasi dan memastikan hak publik untuk mengetahui fakta tetap terpenuhi.
(DR)
