Media InfoXpos.com – Tangerang – Proyek peningkatan jalan dengan lapisan hotmix di Jl. Vihara Ciakar, Ciakar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten , kini menjadi sorotan publik.Di nilai tipis tak sesuai RAB, sejumlah titik jalan dilaporkan belum rampung semua dan memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan tata kelola anggaran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi aspal tampak tidak merata dan lapisan hotmix terlihat sangat tipis hingga memperlihatkan permukaan dasar jalan. Dugaan sementara, ketebalan lapisan tidak memenuhi standar teknis yang semestinya.Di tambah lagi untuk depan jalan hanya di beri Asphalt Treated Base (ATB) itupun tidak merata bahkan menumpuk.Jum’at(15/05/2026).
Jika merujuk pada praktik umum pekerjaan jalan lingkungan, ketebalan hotmix idealnya berada di kisaran beberapa sentimeter agar mampu menahan beban kendaraan dan perubahan cuaca. Ketika realisasi di lapangan diduga jauh di bawah itu, maka risiko kerusakan dini menjadi hal yang sulit dihindari.
Selain persoalan teknis, perhatian publik juga tertuju pada aspek anggaran dan judul Proyek yang di nilai tidak sesuai,Informasi di papan proyek menyebutkan nilai proyek sebesar Rp. 57.968.000.- Dengan Volume : 105 MX2 M.
Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kondisi tersebut. Mereka menilai kualitas pekerjaan belum mencerminkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Harapan pun mengarah pada adanya klarifikasi dan langkah evaluasi dari pemerintah desa maupun pihak pelaksana proyek.
“Ini baru tadi pagi di aspal,tapi untuk yang ujung jalan itu belum di aspal gak tau aspalnya habis atau memang cuma sampai situ saja” ungkap salah seorang warga.
Dalam konteks regulasi, penggunaan Dana Desa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mutu pekerjaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya hasil pekerjaan yang sesuai standar.
Apabila dalam prosesnya ditemukan ketidaksesuaian, maka terdapat mekanisme evaluasi hingga potensi sanksi administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari kewajiban perbaikan pekerjaan, pengembalian kerugian negara/daerah, hingga proses hukum apabila terbukti adanya unsur pelanggaran.
Saat ini, masyarakat menanti langkah konkret dari pihak terkait, baik dalam bentuk pemeriksaan teknis, audit anggaran, maupun perbaikan kualitas jalan. Lebih dari sekadar infrastruktur, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik yang harus dijaga.
Bagi warga Ciakar , jalan tersebut bukan hanya akses mobilitas, tetapi juga cerminan komitmen pembangunan. Ketika kualitasnya dipertanyakan, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya fisik jalan, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas di baliknya
(MU)
