Media infoxpos.com – Lebak – Rabu, (13/05/2026). Dugaan penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali mencuat di wilayah Kabupaten Lebak. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di Kampung Cikadu, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Dengan Penjual Berinisial UMI
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga dan petani, pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea ukuran 50 kilogram diduga dijual dengan harga mencapai Rp150 ribu per zak. Harga tersebut dinilai jauh melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Saat dikonfirmasi oleh awak media Pengecer pupuk tersebut Enggan Menjawab Terkesan Bungkam. Pada Selasa, 12 mei 2026.
Para petani mengaku keberatan dengan tingginya harga pupuk subsidi tersebut. Pasalnya, pupuk subsidi sejatinya merupakan program pemerintah untuk membantu para petani kecil agar dapat memperoleh sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau. Namun jika dijual di atas HET, maka hal tersebut dinilai merugikan masyarakat kecil dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kalau benar dijual sampai Rp150 ribu per zak, jelas memberatkan petani. Pupuk subsidi itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan besar,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan praktik penjualan pupuk subsidi di atas HET tersebut dinilai dapat melanggar ketentuan hukum dan berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan distribusi barang subsidi pemerintah.
Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Penjualan di atas HET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan distribusi maupun penyelewengan pupuk subsidi.
Selain itu, dugaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan:
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan terkait distribusi barang bersubsidi;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
Serta dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan penimbunan, manipulasi distribusi, atau memperjualbelikan barang subsidi tidak sesuai ketentuan pemerintah.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, serta pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, warga meminta agar pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Publik juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar bantuan yang bersumber dari uang negara benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi.
(Dede : R)
