Media infoxpos.com – Pandeglang – Kamis, (14/05/2026). Dugaan tidak dialokasikannya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk komponen pemeliharaan di SDN Pasirloa mencuat dan menjadi sorotan publik. Warga mendesak Inspektorat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS selama masa kepemimpinan kepala sekolah.
Sorotan tersebut muncul setelah kondisi fisik sekolah dinilai memprihatinkan dan diduga tidak mencerminkan realisasi anggaran pemeliharaan yang seharusnya rutin dialokasikan setiap tahun melalui Dana BOS.
Kondisi Sekolah Dinilai Kontras dengan Aturan BOS
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2026, sekolah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Komponen tersebut meliputi perbaikan atap bocor, plafon rusak, pengecatan, perbaikan lantai, hingga perawatan meja dan kursi siswa.
Namun berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Senin, 12 Mei 2026 sekitar pukul 10.21 WIB, kondisi di SDN Pasirloa justru memunculkan tanda tanya besar.
Terlihat sejumlah bagian plafon dalam kondisi jebol bahkan ada ruangan yang sama sekali tidak memiliki plafon. Selain itu, puluhan bangku siswa terlihat patah namun masih digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Keramik lantai di beberapa titik juga tampak pecah dan rusak tanpa adanya perbaikan berarti.
“Dana BOS tiap tahun cair. Seharusnya pemeliharaan bisa direalisasikan mencapai puluhan juta rupiah. Kalau benar digunakan untuk perbaikan atap, plafon, dan kursi, pasti kondisinya sudah baik. Tapi ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemana larinya anggaran Dana BOS?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Pelanggaran RKAS
Publik menduga terdapat dua kemungkinan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut. Pertama, anggaran pemeliharaan diduga tidak dimasukkan dalam penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Kedua, anggaran dicantumkan namun tidak direalisasikan atau diduga dibelanjakan secara fiktif.
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tidak hanya menerima laporan administrasi semata, melainkan turun langsung melakukan pemeriksaan fisik ke sekolah.
“Harus dicek langsung ke lapangan. Jangan hanya melihat SPJ di atas kertas sementara bangunan sekolah tetap rusak dan fasilitas siswa terbengkalai,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Berpotensi Langgar Aturan Hukum
Apabila terbukti terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS, pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, terancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Pasirloa disebut sulit ditemui untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
(Dede : R)
