Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (08/05/2026). Dugaan pelanggaran aturan kembali mencuat setelah seorang Kepala Desa (Kades) Lebak parahiang kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak. diketahui merangkap jabatan sebagai wartawan aktif di sebuah media yang berbasis di wilayah Jakarta Utara (Jakut). Ironisnya, yang bersangkutan secara terbuka mengakui bahwa dirinya masih aktif di lembaga dan media tersebut, meski saat ini menjabat sebagai kepala desa.
Kondisi ini memantik sorotan publik karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seorang kepala desa seharusnya fokus menjalankan tugas pemerintahan desa secara profesional, netral, dan bebas dari kepentingan lain yang dapat memengaruhi kebijakan maupun pelayanan publik.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 huruf g, secara tegas disebutkan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik maupun jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dalam Pasal 51 huruf b juga ditegaskan bahwa perangkat desa dilarang merangkap jabatan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat.
Tak hanya itu, dalam perspektif etika dan profesionalitas, seorang kepala desa sebagai pejabat publik dituntut untuk menjaga independensi dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara profesi wartawan memiliki fungsi kontrol sosial dan independensi yang juga harus dijaga, sehingga rangkap jabatan ini dinilai berpotensi mencederai kedua peran tersebut.
Yang lebih mengejutkan, Awak media di waktu yang berbeda, mendapatkan telpon dari Inisial AT Yang diduga Berbicara Dengan nada arogan dan menghalang-halangi tugas jurnalistik, Serta Membawa-bawa nama salah satu ormas, saat awak media mau Mengonfirmasi salah satu kades.
” Itu terkait pemberitaan Jaro IN itu maksudnya apa,? Udah itu bisa ditarik gak pemberitaan nya,? gak itu masalahnya karena pemblokiran doang kan? sampean harus lihat-lihat dulu Jaro in itu ormas JM, Kamu tau gak saya ini korcam Leuwidamar, ihk kamu lebih baik bersinergi sama kita-kita, tadi saya mau nelpon si Amri si Dede, Kami dirangkas udah pada kumpul, nih.” Ujarnya dengan nada kencang terkesan Arogan. Pada mei 2026 siang.
Lebih jauh, hal ini juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya asas netralitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah aktivis dan masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan tersebut. Jika terbukti melanggar, maka sanksi tegas harus diberikan demi menjaga integritas pemerintahan desa.
“Ini bukan persoalan sepele. Kepala desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Jika merangkap sebagai wartawan aktif, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait agar tidak menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang. Transparansi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
(ugi/tim)
