Media infoxpos.com – Lebak – Jum’at, (8/05/2026). Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada salah satu oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, yakni Kabid SD berinisial SL, yang diduga melakukan pembiaran terhadap persoalan tersebut.
Pasalnya, meski isu dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan tersebut telah mencuat dan menjadi perhatian masyarakat serta awak media beberapa hari lalu, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas maupun tindakan konkret dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Sejumlah pihak menilai, sikap diam dan lambannya respons dari pejabat terkait justru menimbulkan asumsi adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah dasar tersebut.
Tak hanya itu saat awak media mempertanyakan Kelanjutan Dan Sikap Tegasnnya dari pihak Kabid Via WhatsApp, Sangat disayangkan Kabid Tersebut Tidak ada jawaban apa-apa Atau bungkam, Sehingga Menimbulkan Tanda Tanya Besar,” ?? Pada Hari Jum’at, 8 mei 2026 Siang.
Sebelumnya, dugaan pungli di SDN 1 Sangkanmanik mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengaku bahwa dana bantuan PIP yang diterima diduga dipotong oleh oknum pihak sekolah dengan nominal bervariasi. Dugaan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena bantuan PIP sejatinya merupakan hak penuh siswa penerima manfaat untuk menunjang kebutuhan pendidikan.
“Kalau memang benar ada dugaan pemotongan bantuan siswa, seharusnya pihak Dinas Pendidikan cepat turun tangan dan melakukan evaluasi. Jangan terkesan membiarkan,” ujar salah satu aktivis sosial di Kabupaten Lebak.
Publik pun mempertanyakan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Terlebih, dugaan pungli terhadap bantuan pendidikan termasuk persoalan serius yang dapat mencederai dunia pendidikan dan merugikan masyarakat kecil.
Mengacu pada ketentuan hukum, praktik pungutan liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan apabila memenuhi unsur pidana. Selain itu, tindakan penyalahgunaan jabatan juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara transparan agar persoalan ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kabid SD Kabupaten Lebak inisial SL maupun pihak SDN 1 Sangkanmanik belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pembiaran dan pungli tersebut.
(Dede : R)
