Media infoxpos.com – Lebak – Sabtu, (02/05/2026). Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali mencuat di Desa Sindangratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Program yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau berbiaya ringan, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, mereka mengaku diminta sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi untuk pengurusan sertifikat PTSL. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, biaya dalam program tersebut telah diatur dan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan pemerintah.
“Katanya untuk biaya administrasi dan operasional, tapi jumlahnya cukup besar hingga mencapai Tiga ratus ribu, Sampai satu juta seratus ribu rupiah per sertifikat nya, dan tidak ada rincian jelas,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program PTSL untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Alih-alih terbantu, masyarakat justru merasa terbebani oleh biaya yang tidak transparan.
Lebih jauh, dugaan pungli ini dinilai mencederai semangat pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Jika benar terjadi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Lebak untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tidak hanya mengusut dugaan pungli, tetapi juga mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu rakyat malah dijadikan ladang pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami minta APH bertindak tegas,” tegas warga lainnya.
Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diminta untuk melakukan evaluasi serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program PTSL di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Jika dugaan ini terbukti, maka penindakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen dalam memberantas praktik pungli di wilayah Kabupaten Lebak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut.
(Dede R)
