Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – Senin, (3/08/2026) Proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menuai sorotan. Pasalnya, bangunan yang disebut-sebut sebagai bagian dari program pembangunan koperasi desa tersebut diduga kuat tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi pada Senin, 3 Agustus 2026, ditemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang dinilai menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan proses pelaksanaannya.
Di lokasi, terlihat adanya bagian bangunan yang diduga tidak menggunakan sloof bawah maupun sloof atas sebagaimana konstruksi bangunan pada umumnya. Selain itu, pada sejumlah titik tampak dinding mengalami retak dan pecah.
Tidak hanya itu, kondisi permukaan dinding juga menjadi sorotan. Bangunan tersebut diduga tidak melalui proses plesteran terlebih dahulu, melainkan langsung dilakukan pengacian. Akibatnya, pada beberapa bagian dinding terlihat mengalami keretakan, pengelupasan, bahkan ngoplok.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, bangunan yang menggunakan anggaran pemerintah semestinya dikerjakan berdasarkan perencanaan, spesifikasi teknis, standar konstruksi, serta RAB yang telah ditetapkan. Apabila benar ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius pihak terkait.
Sejumlah sumber yang ditemui awak media juga menyampaikan bahwa kondisi bangunan tersebut dinilai jauh dari kata layak dan dikhawatirkan dapat memengaruhi ketahanan serta usia bangunan dalam jangka panjang.
“Kalau memang benar pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, tentu harus dipertanyakan. Jangan sampai bangunan yang menggunakan uang negara baru selesai dibangun tetapi sudah mengalami keretakan dan kerusakan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan publik kini mengarah kepada pihak pelaksana proyek, pengawas pekerjaan, konsultan teknis, serta instansi yang bertanggung jawab terhadap program pembangunan tersebut.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang mengawasi pekerjaan ini?
Jika benar terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka pengawasan tidak boleh hanya sebatas formalitas. Pemeriksaan terhadap kualitas material, metode pelaksanaan, struktur bangunan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan RAB dan spesifikasi teknis perlu dilakukan secara menyeluruh.
Masyarakat juga berhak mengetahui secara transparan berapa nilai anggaran proyek tersebut, siapa pelaksana atau kontraktornya, sumber anggarannya dari mana, serta siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Dan disisi Laen kita juga awak media infoXpos konfirmasi kepada insial lurah Em dan IM lebih memilih bungkam saat di konfirmasi oleh awak media
Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan penguatan ekonomi masyarakat desa justru menjadi bangunan bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pekerjaan yang sengaja dikurangi atau tidak sesuai spesifikasi untuk memperoleh keuntungan tertentu, maka persoalan tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Aparat penegak hukum dan instansi pengawasan berwenang patut melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Publik menunggu langkah tegas dan transparan dari pihak terkait.
Apakah bangunan tersebut memang telah dikerjakan sesuai gambar teknis dan RAB? Apakah penggunaan sloof, metode plesteran, serta kualitas material sudah sesuai standar yang ditetapkan? Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab apabila bangunan tersebut benar-benar terbukti tidak memenuhi spesifikasi?
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi mengenai dugaan permasalahan pembangunan KDMP di Desa Sangkanwangi tersebut.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan hasil pantauan di lapangan dan keterangan sumber. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan RAB masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang. Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek, pemerintah desa, pengawas, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
(Ugi)
