Sekdes Ciakar Diduga Rangkap Jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani, Proyek P3-TGAI di Desa Ciakar Disorot, Bupati Lebak Diminta Bertidak
Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Minggu, (12/07/2026) Dugaan rangkap jabatan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, yang berinisial S, diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani Rahayu sekaligus mengelola pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di wilayah Blok Daerah Irigasi Curug Sewu Lokasi kegiatan kp Cikole, tgl kontrak 18 Juni 2026 Nilai kontrak Rp.195.000.000, Waktu pelaksanaan 45 hari kalender anggaran tahun 2026.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pembangunan saluran irigasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Sejumlah pihak menilai kondisi pekerjaan perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan serta penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, rangkap jabatan yang diduga dilakukan oleh seorang perangkat desa juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program pemerintah.
Aktivis dan masyarakat meminta Bupati Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten Lebak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Aparat Penegak Hukum (APH), serta Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pengelolaan anggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Secara hukum, dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat berkaitan dengan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, yang mengatur kewajiban perangkat desa menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan menghindari konflik kepentingan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.
Apabila terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3, sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian.
Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor hanya dapat diterapkan apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti melalui proses hukum. Ancaman pidana dapat berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan sesuai putusan pengadilan.
(DR)
