Media InfoXpos.com | Lebak, Banten – Jum’at, (10/07/2026) Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 1 Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, saat awak media bersama salah satu anggota Ormas GAIB berinisial Y melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek, tidak ditemukan keberadaan pihak sekolah, komite sekolah, maupun pihak pelaksana yang dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketiadaan pihak yang berwenang di lokasi dinilai menyulitkan proses konfirmasi sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh insan pers terhadap penggunaan anggaran negara.
Usai melakukan peninjauan lapangan, awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala SDN 1 Gunung Kencana berinisial (A) melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi tersebut tidak memperoleh tanggapan. Panggilan telepon diketahui berdering, sementara pesan yang dikirim telah berstatus centang dua, tetapi tidak dibalas. Pada Jum’at, 10 juli 2026.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pihak sekolah terhadap prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan memiliki hak memperoleh keterangan dari narasumber guna memenuhi asas keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Salah satu anggota Ormas GAIB berinisial Y menyayangkan sikap Kepala Sekolah yang dinilai tidak kooperatif terhadap upaya konfirmasi media.
“Kami berharap setiap penyelenggara negara maupun pihak yang mengelola anggaran pemerintah bersikap terbuka kepada masyarakat dan media. Diamnya pejabat publik terhadap konfirmasi justru menimbulkan persepsi negatif yang seharusnya dapat dihindari dengan memberikan klarifikasi,” ujarnya. Jum’at 10 juli 2026.
Ia juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Inspektorat Kabupaten Lebak, dan instansi pengawas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sikap pejabat sekolah yang dinilai tidak responsif terhadap fungsi pengawasan publik.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan administrasi, tata kelola, maupun kewajiban pelayanan publik, maka pihak berwenang diminta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Demi memenuhi asas keberimbangan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada Kepala SDN 1 Gunung Kencana maupun pihak-pihak terkait apabila di kemudian hari bersedia memberikan penjelasan atau klarifikasi.
(DR)
