Media InfoXpos.com –
Lebak, Banten – Kamis, (9/07/2026) Praktik pinjaman uang yang diduga dijalankan secara ilegal dengan bunga sangat tinggi Oleh Oknum inisial SMY Warga kampung Cipicung Simpang tiga Desa nangerang Kecamatan cirinten kabupaten Lebak, kembali dikeluhkan warga. Seorang korban Inisial AN Warga kampung Lebak waru desa cimarga kecamatan Cimarga, mengaku mengalami tekanan ekonomi dan psikis setelah meminjam uang kepada seorang terduga rentenir yang disebut tidak memiliki legalitas sebagai lembaga jasa keuangan.
Berdasarkan keterangan korban kepada awak media, pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu 5 hari diwajibkan untuk dikembalikan sebesar Rp1.750.000, atau terdapat tambahan pembayaran sekitar 75 persen dari nilai pinjaman.
Korban juga mengaku sebelumnya pernah meminjam dalam nominal Rp800.000 dan Rp1.200.000. Meski menurut pengakuannya telah melakukan pembayaran dengan total lebih dari Rp5.000.000, utang tersebut justru disebut terus membengkak hingga mencapai sekitar Rp8.000.000 dalam waktu relatif singkat.
“Sudah berkali-kali membayar, tapi utang malah semakin besar. Saya bingung karena tidak pernah selesai,” ujar korban kepada awak media. pada Kamis 9 juli 2026.
Menurut keterangan korban, dirinya juga sempat menerima pesan melalui WhatsApp dari terduga pemberi pinjaman yang berisi ancaman akan datang menagih serta mengambil barang-barang yang ada di rumah untuk dijadikan jaminan apabila pembayaran tidak segera dilakukan.
Korban mengaku kondisi tersebut membuat keluarganya Hususnya ibunya mengalami tekanan berat. Bahkan, menurut pengakuannya, sang ibu kini mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga tubuhnya menjadi kurus karena terus memikirkan persoalan tersebut dan merasa takut akibat dugaan intimidasi yang diterima.
Saat awak media Mengonfirmasi Terduga Rentenir Ia menjawab:
“Kalau ditanya legalitas jaman sekarang gak bakal ada pak, Dari 100 ribu itu 75 ribuan, Awal-awal bunganya 75% pak tapi karena mereka sering telat, jadi saya turunkan bunganya jadi 65% Gak pernah menekan pak dari kemarin itu, dari kemarin-kemarin saya nungguin kabar dari Mamah A, baru-baru sih karena saya juga di tekan, dalam jangka kadang 5 hari kadan 7 hari, kalo perjanjian di atas materai gak ada, tapi kalo masalah utang tetep harus di bayar dong pak, “Terus pernah ngomong mau ngerampas barang nasabah?tanya wartawan: Karena kan sblm nya mungkin kan Jadi sebagai jaminan a apa aja Sesuai yang ada, Sesuai nominal utang nya aja,” ujar Rentenir Tersebut.
Sejumlah warga sekitar turut mempertanyakan praktik pinjaman tersebut. Menurut mereka, bunga yang mencapai puluhan persen dalam waktu singkat dinilai sudah tidak wajar.
“Kalau bunganya sampai seperti itu, menurut kami itu bukan lagi bunga pinjaman yang normal. Kalau benar demikian, patut diduga mengarah pada unsur pemerasan dan masyarakat berharap aparat melakukan penyelidikan,” ujar salah seorang warga.
Apabila benar pelaku menjalankan usaha pinjam-meminjam tanpa izin, maka praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur bahwa kegiatan usaha jasa keuangan wajib memperoleh perizinan dari otoritas yang berwenang.
Selain itu, apabila terbukti terdapat ancaman, intimidasi, atau pemaksaan dalam proses penagihan, perbuatan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, serta pasal-pasal lain yang relevan sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Apabila ancaman dilakukan melalui media elektronik, penegak hukum juga dapat menilai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan praktik rentenir ilegal tersebut. Selain memberikan kepastian hukum bagi korban, langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah bertambahnya korban lain yang diduga terjerat bunga pinjaman tidak wajar dan praktik penagihan yang meresahkan.
(DR)
