Media InfoXpos.com | Lebak, Banten – Kamis, (9/07/2026) Pelaksanaan pembangunan jalan poros Desa Lapen yang berlokasi di Desa Kadu Rahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari DD / APBes Tahun 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp.190.308.800, serta volume pekerjaan sepanjang 500 meter x lebar 2,5 meter, diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi, kondisi lapisan aspal dinilai tampak terlalu tipis, bergelombang, dan tidak rata. Sejumlah bagian jalan juga terlihat memperlihatkan indikasi kualitas pekerjaan yang dipertanyakan sehingga memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak mengacu pada standar teknis yang semestinya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas material yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, hingga fungsi pengawasan dari pihak terkait. Pasalnya, pembangunan jalan yang menggunakan anggaran negara semestinya mengedepankan mutu, transparansi, dan akuntabilitas agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Kadu Rahayu guna memperoleh penjelasan dan hak jawab terkait dugaan tersebut, yang bersangkutan memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan balasan, sementara panggilan telepon juga tidak diangkat hingga berita ini diterbitkan.
Sikap tidak kooperatif tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan semakin menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat.
Masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak, serta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Apabila nantinya ditemukan adanya penyimpangan atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka pihak pelaksana maupun pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pelaksanaan proyek pemerintah wajib mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi atas penggunaan anggaran publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berita ini disusun berdasarkan hasil pantauan lapangan dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Apabila Kepala Desa Kadu Rahayu maupun pihak pelaksana pekerjaan memberikan klarifikasi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
(DR)
