Media infoxpos.com – LEBAK – Minggu, (28/06/2026) Program revitalisasi gedung sekolah yang seharusnya menjadi upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, revitalisasi di SMPN 5 Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diduga kurang menerapkan keterbukaan informasi publik serta mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja.
Berdasarkan hasil pantauan awak media infoxpos di lokasi pada Minggu (28/06/2026), terlihat sejumlah pekerja yang sedang melakukan pekerjaan bagian atap sekolah. Namun, beberapa pekerja tampak tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) atau perlengkapan keselamatan kerja yang memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait penerapan standar K3 dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Tak hanya itu, awak media juga sempat tidak menemukan adanya papan informasi proyek yang seharusnya dipasang di lokasi pekerjaan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Saat ditanyakan kepada salah satu pekerja mengenai keberadaan papan informasi tersebut, pekerja menyebutkan bahwa papan proyek berada di gudang.
Awak media kemudian mengecek lokasi gudang dan mendapati papan informasi proyek memang berada di dalam gudang, tepatnya di belakang pintu. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, lantaran papan informasi yang semestinya dapat terlihat oleh masyarakat justru tidak dipasang di area pekerjaan.
Keberadaan papan informasi publik pada setiap pekerjaan pembangunan atau revitalisasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, serta informasi lainnya terkait proyek yang menggunakan anggaran negara.
Saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan revitalisasi tersebut, Kepala Sekolah SMPN 5 Cirinten membenarkan adanya pekerjaan yang sedang berjalan.
“Ya diborongkan, tapi hanya bagian atapnya saja. Kalau yang lain tidak. Pengerjaan sudah berjalan sekitar 10 hari,” ungkap Kepala Sekolah.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, masih menjadi sorotan bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan, terutama terkait keterbukaan informasi proyek dan keselamatan para pekerja di lapangan.
Masyarakat berharap pihak terkait, baik dinas pendidikan maupun instansi pengawas, dapat melakukan monitoring secara maksimal agar pelaksanaan revitalisasi sekolah benar-benar sesuai aturan, baik dari sisi kualitas pekerjaan, bahan material yang digunakan dan transparansi anggaran, maupun keselamatan kerja.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan, pihak berwenang diharapkan tidak melakukan pembiaran dan segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
(DR)
