Media InfoXpos.com – Lebak – Ramainya terkait pemberitaan kenaikan kelas atau kelulusan yang ada di SDN 2 Malangsari akan di panggil oleh pihak Kabid kabupaten Lebak. Desa Malangsari kecamatan Cipanas, kabupaten Lebak. 25-06-2026
Pertemuan pada hari Rabu tgl 24-06-2026 pihak sekolah SDN 2 Malangsari yang dimana melaksanakan audensi Atara pihak sekolah dan kepsek berikut komite.lanjut
Tak hanya itu setalah udensi terkait iyuran untuk kelulusan pihak oknum kepsek membenarkan, bahwa memang benar adanya kelulusan atau kenaikan kelas yang melakukan iuran, sebesar Rp.66.000.
Kita sudah di telpon sama pak Kabid kabupaten Lebak dan sudah mengembalikan uang tersebut dengan uang hasil dari pada saweran .ucap, oknum Kepsek kepada wartawan infoXpos
Dan setalah itu oknum kepsek dinilai bernada tinggi/arogan terhadap pihak media, dan meminta pemberitaan dihapus baik di media atau apk tiktok saat audensi di tempat sekolah SDN 2 Malangsari.
Kami meminta kepada pihak terkait khususnya dindik (dinas pendidikan) kabupaten Lebak agar Memberikan sangsi tegas, terhadap oknum kepsek tersebut.
awak media pun langsung konfirmasi kepada pihak Kabid SD Lebak Sahril, dan menanyakan, “pak sudah sejauh apa tindakan bapak selaku Kabid terhadap oknum kepsek tersebut,? tanya wartawan,
“Saya akan panggil dan ini sudah di proses. ucapnya kepada awak media.
Oknum kepala sekolah yang meminta atau mewajibkan sumbangan dana untuk kelulusan atau perpisahan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana penjara. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai Pungutan Liar (Pungli)
sanksi dan pasal yang1. Sanksi AdministratifBerdasarkan peraturan, sekolah dilarang keras mengaitkan pungutan atau sumbangan dengan persyaratan kelulusan. Sanksi yang diberikan meliputi:Pembatalan pungutan dan wajib mengembalikan uang kepada orang tua/wali murid.Pencopotan jabatan kepala sekolah dan sanksi kepegawaian.
Tertuang dalam Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 dan PP No. 17 Tahun 2010.2. Sanksi Pidana (Tindak Pidana Korupsi & Hukum Umum)Jika oknum terbukti memaksa dengan menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri, mereka dapat dijerat dengan:UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Melanggar Pasal 12 huruf e, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan denda ratusan juta rupiah.
KUHP: Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dan Pasal 423 KUHP mengenai penyalahgunaan kekuasaan
Wartawan juga Mengonfirmasi kembali kepala sekolah dan menanyakan anggaran dana bantuan operasional sekolah (bos) Karena dinilai ruangan sekolah kumuh dan kurangnya Perawatan di bagian luar maupun dalam sekolah, namun disayangkan kepsek terkesan bungkam seribu bahasa.” ucap awak media.
(Ugi&Tim)
