Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Minggu, (21/06/2026). Program pembangunan irigasi pepompaan air untuk lahan sawah non rawa yang bersumber dari anggaran APBN-TP (Tugas Pembantuan) Tahun 2025, di wilayah Desa Sudamanik, Kecamatan kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, keberadaan mesin pompa yang seharusnya menjadi solusi kebutuhan air bagi petani, diduga tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal program.
Berdasarkan keterangan sejumlah penggarap sawah di sekitar lokasi, mesin pompa tersebut disebut tidak berfungsi secara maksimal. Bahkan, salah satu petani mengungkapkan bahwa mesin tersebut pernah dicoba digunakan, namun tidak mampu menyedot air dari aliran kali untuk dialirkan menuju area persawahan.
“Pernah dicoba satu kali, tapi air tidak naik dan mesin tidak kuat menyedot. Sampai sekarang tidak digunakan lagi,” ungkap salah satu penggarap sawah yang meminta namanya tidak disebutkan. pada Minggu 21 Juni 2026 siang.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat program irigasi pepompaan air tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk menunjang produktivitas pertanian dan membantu petani mendapatkan akses air yang memadai.
Selain itu, warga juga mempertanyakan spesifikasi mesin yang digunakan. Dari pantauan di lapangan, mesin yang terpasang terlihat menggunakan mesin listrik, berbeda dengan mesin pompa yang selama ini banyak digunakan untuk kebutuhan pertanian seperti mesin berbahan bakar dengan merek tertentu.
Atas kondisi tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sudamanik untuk meminta penjelasan terkait pengelola program, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta alasan mengapa fasilitas yang menggunakan anggaran negara tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Sudamanik belum memberikan tanggapan.
Perlu diketahui, setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah desa maupun pelaksanaan swakelola mengacu pada aturan yang menekankan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Jika suatu program pembangunan tidak memberikan manfaat sesuai tujuan, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi dan pengawasan oleh pihak terkait, agar tidak terjadi pemborosan anggaran serta memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah desa maupun instansi terkait dapat segera melakukan pemeriksaan dan memberikan kejelasan terkait kondisi mesin pompa tersebut, termasuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Warga juga mendesak Pihak-pihak Terkait Dan kementerian pertanian agar Mengkroscek Ke lapangan Dan evaluasi menyeluruh, jika terbukti Adanya Suatu Pelanggaran Maka Harus Ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku,” Tambahnya.
(DR)
