Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (09/06/2026)
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) pangan di Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terus menjadi sorotan publik. Kasus yang telah viral di sejumlah media sosial dan media online itu hingga kini belum mendapat penjelasan resmi dari pihak pemerintah desa.
Sejumlah warga penerima manfaat sebelumnya mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp20 ribu saat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Tak hanya itu, warga juga menduga adanya pengurangan jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima.
Padahal, berdasarkan ketentuan penyaluran bantuan pangan pemerintah, penerima manfaat berhak menerima bantuan secara utuh sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Untuk alokasi bantuan pangan tahun 2026 di Kabupaten Lebak, penerima bantuan mendapatkan beras dan minyak goreng sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat saat ini adalah, untuk apa uang Rp20 ribu yang diduga dipungut dari setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut?
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Sindangwangi belum memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik terkait dugaan pungutan tersebut maupun tudingan pengurangan jatah bantuan pangan yang diterima warga.
Sikap bungkam tersebut justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan yang semakin meluas.
“Kalau memang ada pungutan, uangnya digunakan untuk apa? Kalau tidak ada, seharusnya dijelaskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kasus ini pun mendapat perhatian publik karena menyangkut hak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan pemerintah secara penuh tanpa potongan maupun pungutan dalam bentuk apa pun.
Berbagai kasus dugaan pemotongan dan pungutan bantuan sosial sebelumnya juga pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum di Kabupaten Lebak dan menuai protes dari masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah dari pihak terkait, mulai dari Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Sosial, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran atas dugaan yang telah ramai diperbincangkan tersebut.
Apabila dugaan pungutan dan pengurangan bantuan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyaluran bantuan sosial serta dapat merugikan masyarakat penerima manfaat.
Sementara itu, publik berharap pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tidak hanya memilih diam, melainkan segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai bantuan untuk rakyat kecil justru menjadi beban tambahan bagi mereka. Jika memang tidak ada pelanggaran, jelaskan. Jika ada, harus diusut secara transparan dan tuntas.”
Kejahatan sekecil apapun jenisnya jelas harus dipertanggung jawabkan, Dan jangan sampai Penegak hukum Di kabupaten Lebak abai terhadap informasi dan pemberitaan, jika APH diam maka harus kemana kami mengadu? ujar warga lainnya.
(Mm)
