Media Infoxpos.com – Lebak, Banten | Jumat, (5/06/2026).
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya ramai diperbincangkan di lingkungan SDN 1 Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, kini kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, salah seorang wali murid mengaku didatangi oleh oknum guru berinisial NI ke kediamannya. Kedatangan tersebut diduga bertujuan untuk meminta wali murid membuat video klarifikasi yang menyatakan bahwa di sekolah tersebut tidak pernah terjadi pungutan sebagaimana yang ramai diberitakan dan diperbincangkan sebelumnya.
Menurut pengakuan wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, dirinya merasa tidak nyaman atas permintaan tersebut karena dianggap dapat memengaruhi keterangannya terkait persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Tidak hanya itu, wali murid tersebut juga mengaku bahwa dalam perbincangan tersebut, oknum guru berinisial NI sempat menyebut nama seorang warga berinisial RI dan mengaitkannya dengan seorang wartawan berinisial DE.
Menurut pengakuan sumber, oknum guru tersebut menyampaikan bahwa dirinya mengetahui siapa yang diduga menjadi sumber informasi karena RI merupakan saudara dari wartawan DE.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, apabila benar terjadi, tindakan mencari atau mengungkap pihak yang diduga memberikan informasi kepada media dapat menimbulkan kesan adanya upaya penelusuran sumber informasi yang berpotensi menghambat keterbukaan informasi publik.
Sejumlah pihak menilai, apabila seseorang diminta membuat pernyataan yang bertolak belakang dengan fakta yang diketahuinya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan moral, intervensi, atau upaya memengaruhi keterangan seseorang.
Praktisi hukum menyebut, dalam negara hukum setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan informasi, pendapat, maupun pengaduan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Dasar Hukum yang Relevan
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik dan sumber informasi yang disampaikan kepada media.
Pasal 4 ayat (3) UU Pers menyebutkan:
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Apabila terdapat upaya menghalangi, menghambat, atau menekan proses penyampaian informasi kepada pers, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”
Sementara itu, apabila terdapat unsur paksaan atau tekanan agar seseorang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.
Masyarakat Minta Transparansi
Masyarakat berharap persoalan dugaan pungli PIP di SDN 1 Sangkanmanik dapat diselesaikan secara transparan dan objektif tanpa adanya tekanan terhadap wali murid maupun pihak-pihak yang menyampaikan informasi.
Warga juga meminta pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, serta instansi terkait untuk melakukan klarifikasi terbuka agar polemik yang berkembang tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi. Demi menjaga asas keberimbangan dan praduga tak bersalah, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
(DR)
