Media Infoxpos.com – Lebak, Banten – Sabtu, (30/05/2026).
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan pemangkasan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat di Kabupaten Lebak. Kali ini, sejumlah warga di Kampung Palendeng, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp20.000 saat menerima bantuan beras dan minyak goreng.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan adanya dugaan pengurangan jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima. Berdasarkan keterangan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM), setiap penerima diduga mengalami pemotongan bantuan berupa beras sekitar 2 liter dan minyak goreng sekitar 1 liter.
Warga mempertanyakan alasan pungutan dan pengurangan bantuan tersebut karena bantuan sosial pemerintah pada prinsipnya harus diterima secara utuh oleh penerima manfaat tanpa adanya potongan ataupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
“Saya diminta uang Rp20 ribu saat mengambil bantuan. Selain itu, beras dan minyak yang diterima juga diduga tidak sesuai dengan yang seharusnya,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan tersebut kini menjadi sorotan masyarakat setempat. Warga meminta pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan audit terhadap proses pendistribusian bantuan sosial di wilayah tersebut.
Apabila dugaan tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh oknum perangkat desa (Prades), maka tindakan tersebut berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku.
Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 huruf e menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
2. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu dapat dipidana karena pemerasan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Perangkat desa wajib menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan aturan teknis bansos lainnya
Menegaskan bahwa bantuan sosial harus diterima utuh oleh KPM sesuai hak yang telah ditetapkan pemerintah tanpa pemotongan, pungutan, maupun penyalahgunaan oleh pihak mana pun.
Masyarakat Minta APH Turun Tangan
Masyarakat berharap dugaan pungli dan pemangkasan bantuan sosial tersebut segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Sosial, serta Aparat Penegak Hukum (APH). Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah benar terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang merugikan masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, warga meminta agar pihak pemerintah desa memberikan klarifikasi secara terbuka guna menghindari munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sindangwangi maupun oknum perangkat desa yang disebut dalam pengaduan warga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan Rp20.000 dan pemangkasan bantuan beras serta minyak goreng tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(DR)
