Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Jum’at, (29/05/2026).
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) bantuan sosial kembali mencuat di wilayah Kabupaten Lebak. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seorang oknum RT berinisial SI, warga Kampung Sajira Mekar, diduga meminta sebagian bantuan pangan milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta melakukan pemangkasan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kategori lansia.
Berdasarkan keterangan sejumlah KPM kepada awak media, oknum RT tersebut diduga meminta sebagian bantuan beras dan minyak goreng dengan dalih akan dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan bantuan.
Tak tanggung-tanggung, setiap KPM disebut diminta menyerahkan sekitar lima liter beras dan satu liter minyak goreng dari bantuan yang mereka terima.
Salah satu KPM mengaku menerima bantuan berupa dua karung beras ukuran 10 kilogram dan empat bungkus minyak goreng masing-masing satu liter. Namun, setelah bantuan tersebut dibawa ke rumahnya, istri dari oknum RT SI datang dan meminta agar sebagian bantuan tersebut diantarkan ke rumah RT.
“Katanya untuk dibagikan lagi ke warga yang tidak kebagian bantuan,” ujar salah seorang warga penerima manfaat.
Tidak hanya itu, dugaan pemotongan dana bansos PKH lansia juga turut mencuat. KPM lansia mengaku dana bantuan sebesar Rp600 ribu yang seharusnya diterima utuh, diduga dipotong Rp50 ribu sehingga hanya menerima Rp550 ribu tanpa disertai bukti struk pencairan.
Menurut pengakuan warga, sebelum pencairan dilakukan, kartu ATM PKH milik lansia terlebih dahulu diminta oleh oknum RT SI. Selanjutnya kartu tersebut dibawa untuk dicairkan ke salah satu agen BRILink berinisial NHSH yang disebut merupakan adik dari Kepala Desa Sajira Timur berinisial JN.
Setelah dicairkan, kartu ATM dikembalikan kepada KPM dalam keadaan diikat menggunakan satu buah karet bersama uang tunai sebesar Rp550 ribu tanpa adanya bukti transaksi ataupun struk pencairan.
Saat dikonfirmasi Oleh awak media via pesan WhatsApp, inisial.. selaku Prades Sajira mekar menjawab.
“Untuk pungutan beras kepada masyarakat yang mendapatkan desa desa tidak menyuruh RT, inisiatif RT buat dibagikan kepada yang tidak mendapatkan kang,
Wartawan : Lalu poin kedua itu dugaan pemangkasan Rp 50 ribu itu gimana mohon dijelaskan.
“Itumah ngasih sukarela tanpa ada paksaan kang, siap kang biar jelas dan silaturahmi terjalin dengan baik mangga ke desa saja, Ujarnya.
Praktik semacam ini menuai sorotan serius karena diduga melanggar aturan penyaluran bantuan sosial yang menegaskan bahwa bantuan harus diterima langsung dan utuh oleh penerima manfaat tanpa adanya potongan dalam bentuk apa pun.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dugaan pungutan liar dan pemotongan bansos tersebut dapat dijerat dengan beberapa aturan perundang-undangan, di antaranya:
1. Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Pasal 423 KUHP Pejabat atau penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Penyaluran bantuan sosial wajib dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan tanpa potongan apa pun. Segala bentuk pemotongan bansos tanpa dasar aturan resmi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan hak KPM.
Selain itu, penguasaan kartu ATM bansos milik KPM oleh pihak lain tanpa pendampingan resmi juga dinilai rawan menimbulkan penyimpangan serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak penerima bantuan sosial.
Tindakan meminta kartu ATM milik KPM dan melakukan pencairan tanpa pendampingan penerima juga dapat menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan membuka peluang terjadinya manipulasi nominal bantuan yang diterima masyarakat.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, pihak Dinas Sosial, pihak bank penyalur, hingga Inspektorat Kabupaten Lebak segera turun tangan melakukan pemeriksaan agar dugaan praktik pungli bansos dan pemotongan bantuan PKH lansia tersebut dapat diusut secara transparan dan tidak terus terjadi di tengah masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
(DR)
