Dugaan Pelanggaran Penjualan Pupuk Bersubsidi, Harga Melebihi HET – Pemilik Kios Diduga Alergi Wartawan

  • Bagikan

 

Media infoxpos.com – Lebak – Rabu, (1/04/2026). Dugaan pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi kembali mencuat di tengah masyarakat. Kali ini, seorang pemilik kios Inisial AD Pemilik Kios UD Hasbi Jaya 2, Yang berlokasi Di kampung Jati desa leuwidamar, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, diduga menjual pupuk bersubsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah petani, pupuk bersubsidi jenis Phonska dan Urea 50 kilogram dijual dengan harga mencapai Rp150.000 per sak. Harga tersebut dinilai jauh di atas HET resmi, sehingga memberatkan para petani yang sangat bergantung pada pupuk subsidi untuk menunjang produktivitas pertanian mereka.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa praktik Dialami Nya Ketika Menebus Pupuk di kios Tersebut, Sebanyak 5 Sak ukuran 50kg Seharga, Rp150.000, per sak nya, dan ini terkesan dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat dari pihak terkait. “Kami sebagai petani merasa dirugikan. Harusnya pupuk subsidi membantu, bukan malah jadi beban,” ujarnya, Pada Rabu, 1 April 2026.

Lebih lanjut, sikap pemilik kios juga menjadi sorotan. Saat hendak dikonfirmasi oleh wartawan, yang bersangkutan diduga menghindar dan bahkan memblokir kontak WhatsApp wartawan, Awak Media Pun Langsung Mendatangi Kios Tersebut guna Mendapatkan Hak Jawab, Namun Sangat Disayangkan Kios Tersebut Tutup, Tindakan ini menimbulkan kesan tidak kooperatif dan memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Padahal, sesuai dengan aturan pemerintah, penyaluran pupuk subsidi harus mengikuti ketentuan yang ketat, termasuk harga yang tidak boleh melebihi HET serta distribusi yang tepat sasaran. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana.

Masyarakat dan petani berharap agar aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam. Pengawasan yang tegas dinilai penting agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar tepat guna dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa pengawasan distribusi pupuk subsidi harus diperketat, demi menjaga keadilan bagi para petani dan keberlangsungan sektor pertanian di daerah.

(Dede : R)

  • Bagikan
Exit mobile version