Media InfoXpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (8/07/2026) Sikap Kepala Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, menuai sorotan setelah diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik terkait pemberitaan kondisi jalan poros desa yang dikeluhkan masyarakat karena dinilai tidak terawat.
Peristiwa tersebut bermula ketika wartawan berupaya mempublikasikan sebuah pemberitaan jalan poros desa yang rusak, serta penggunaan anggaran Dana Desa (DD) yang diduga berkaitan dengan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur. Namun, alih-alih memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi anggaran, Kepala Desa Jalupang Mulya justru diduga meminta agar pemberitaan mengenai jalan tersebut dihapus, Di aplikasi Tiktok.
Menurut keterangan wartawan, permintaan tersebut disampaikan dengan nada tinggi dan disertai ucapan berbahasa Sunda, melalui Telpon WhatsAp,
“Ulah nyahokan,” yang berarti “jangan tahukan, Dengan narasi kamu itu di media memicu masyarakat yang tidak tahu apa-apa, ya tanyain ke desa yang bisa di jawab di jawab sama saya, jangan mengatas namakan masyarakat kamu, masyarakat yang mana? Kalo kebaikan saya ada yang di tulis gak sama kamu saya bawa berobat, orang sukamaju pake duit pribadi Saya ditulis apak tidak sama kamu,? Ya mangkanya kamu itu jangan taunya keburukan saya doang, Skrg gini aja kalo kamu tidak tau adat/watak saya ya silahkan, di suatu saat kamu pasti ada butuhnya ke saya, kalo Kamu masih mikirin sama saya mangga itu hapus,” Ucap Kades Tersebut. Pada 29 Juni 2026.
“Kata kasarnya kempuan saya juga terbatas malah di seperti inikan kan yang gak suka mah makin nambah aja ke saya, itu narasi seperti itu memicu ke masyarakat yang gak suka ke saya, kamu kalo menghargai saya itu hapus berita itu, Di tiktok. Oh yaudah berarti kan udah jelas kamu mah yaudah hayu ketemu aja dimana cirinten nya saya kesitu skrg, atu ketemu kamu masyarakat saya saya Jaro kan mau ketemu saya, oh bnr km sampe kapan pun saya masih jaronya kamu masyarakat saya, voksi kamu sebagai media berarti ya inget sama kamu tuh, di tunggu kamu sama saya nanti kerumah kamu saya samperin, cepat ngomong aja mau kapan kamu ktmu saya hayu, heh ngobrol panjang lebar saya mah blm beres gak terima, berarti skrg kamu sebagai media, saya masih ingat kamu mau dapat bantuan juga ke saya itu dapat beras bantuan kan? Ya iya kamu mau sebenar-benar apa mau Ke tidak benar-benar sama saya gitu aja, kamu yang terlalu jauh kamu gak mikirin perasaan orang, Kamu saya tau udah terkenal ini saya tau di Jaro mana-mana juga,” tambah kades jalupang Mulya, Dengan nada Tinggi/emosi.
Ucapan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik dan berpotensi menciptakan tekanan psikologis bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Padahal, tugas pers adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila dugaan tersebut benar, tindakan menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dapat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.”
Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Selain itu, sebagai pejabat publik yang mengelola Dana Desa, kepala desa memiliki kewajiban menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemerintahan desa. Karena itu, setiap pertanyaan wartawan terkait penggunaan anggaran publik semestinya dijawab melalui mekanisme klarifikasi, bukan dengan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai upaya membatasi kerja jurnalistik.
Sejumlah kalangan menilai bahwa jika terdapat keberatan terhadap isi pemberitaan, mekanisme yang tersedia adalah menggunakan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan meminta pemberitaan dihapus atau melakukan tekanan terhadap wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Jalupang Mulya belum memberikan penjelasan rinci mengenai realisasi anggaran Dana Desa yang dipertanyakan maupun klarifikasi atas dugaan intimidasi tersebut.
Aktivis Dan wartawan berharap pihak-pihak berwenang, termasuk instansi pembina pemerintahan desa dan aparat penegak hukum, dapat menindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap kebebasan pers maupun ketentuan pengelolaan keuangan desa, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan pers tetap terjaga.
(Ugi)
