Media InfoXpos.com – Lebak – Sabtu, (4/07/2026) Dugaan praktik penebangan liar kembali mencuat di kawasan hutan Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cigembor, tepatnya di Petak 15K, wilayah Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
Berdasarkan hasil investigasi dan pantauan langsung awak Media InfoXpos.com bersama salah seorang anggota LSM GMBI berinisial A di lokasi, ditemukan sejumlah pohon yang diduga telah ditebang tanpa prosedur yang semestinya. Selain kayu karet yang sebelumnya menjadi polemik karena diklaim sebagai milik warga penggarap, tim juga menemukan beberapa jenis kayu lainnya yang diduga berasal dari kawasan hutan Perhutani, di antaranya pohon jengjing/sengon, pohon sobsis, serta satu batang pohon lame yang dipotong pada bagian pangkal batang namun hingga kini masih tergeletak di lokasi dan belum diangkut.
Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya aktivitas penebangan yang tidak hanya menyasar tanaman yang diklaim milik masyarakat, tetapi juga pohon-pohon yang diduga merupakan aset kawasan hutan negara yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, oknum berinisial YI/KR mengakui bahwa dirinya melakukan penebangan Dilokasi tersebut, Pengakuan itu semakin memperkuat perlunya aparat penegak hukum dan pihak Perum Perhutani melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas penebangan, asal-usul pohon yang ditebang, serta dokumen perizinan apabila memang ada.
“Ini sekarang nih Abang sedang di lokasi, kalo lame mah gak ada yang di tebang, kalo sobsis itumah kayu racuk, masuknya ke penggarap, kalo kayu tanaman mah Abang juga gak berani, Ya Ke tukang kayu lagi ambil perkul, Inimah ku Abang lansung di bikinan perkul, kesini ajalah sambil ngopi kelokasi kaya sama siapa aja,” Ucapnya. Jum’at 3 juli 2026.
Tidak berhenti di situ, awak media juga telah meminta klarifikasi kepada SD, selaku Mantri/KRPH Perhutani. Dalam keterangannya, Sd menyampaikan:
“Siap saya belum ada info ada juga tadi dari pak TO yang nebang karet di petak 15. Yang kami sedang klem, kami akan cek lokasi dulu,” Ujarnya. Jum’at 3 juli 2026.
Namun saat dipertanyakan kembali oleh awak media pada hari Sabtu 4 juli 2026, SD menjawab singkat Saja, sebagai berikut:
“Belum sempat masih sibuk,” ucapnya dengan bahasa Sunda,
Jawaban seperti ini dinilai mengabaikan aduan atau laporan dari awak media mengenai dugaan pencurian kayu atau perusakan Tanaman Di lahan perum perhutani, jangan Sampai Warga menilai adanya Pembiaran dari Pihak Mantri kehutanan.
Selanjutnya, konfirmasi juga dilakukan kepada TO, selaku porter atau petugas lapangan Perhutani. Ia menjelaskan:
“Itu bang lokasi tebangan tahun 2027 baru di klem satu hari disitu ada tegakan kayu karet masyarakat, yang di beli oleh YI KR tapi khusus karet, adapun kayu milik perhutani yang di tebang diluar sepengatahuan kami, silahkan Abang hubungi YI KR, sementara ini yang kami infokan diluar kayu karet khususnya kayu perhutani, besok kami akan cek bersama pak mantri/krph, belum bang tadi ada kegiatan di persemaian besok sambil lanjut klem, sebenarnya semua jenis kayu yang ada di pangkuan hutan kalo menurut aturan mah gak boleh berikut ranting dan daunya,” Jelasnya. Sabtu, 4 juli 2026.
Apabila benar penebangan tersebut dilakukan tanpa izin pejabat berwenang dan berada di kawasan hutan negara, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat bertentangan dengan ketentuan pengelolaan hutan yang berlaku di lingkungan Perum Perhutani, di mana setiap penebangan hasil hutan wajib melalui perencanaan, penandaan, pencatatan, dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Selain berpotensi melanggar ketentuan kehutanan, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses atau jabatan tertentu, aparat penegak hukum juga diharapkan mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berharap Perum Perhutani KPH setempat tidak menutup mata terhadap dugaan tersebut.
Transparansi, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum dinilai penting agar tidak muncul anggapan adanya pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan negara dan merusak kelestarian hutan.
Awak Media InfoXpos.com akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga informasi yang disampaikan tetap berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(DR/Tim)
