Media InfoXpos.com – Lebak – Kamis, (2/07/2026) Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di kawasan TPK Cigembor, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, tempatnya di blok 15K mencuat setelah dua warga penggarap mengaku mengalami kerugian akibat penebangan pohon karet yang mereka kelola.
Korban berinisial AG mengaku sekitar 90 batang pohon karet berusia kurang lebih 18 tahun di lahan garapannya ditebang tanpa kesepakatan yang layak. Menurut pengakuannya, ia hanya menerima uang sebesar Rp100.000 dari oknum berinisial YI/KR dengan alasan agar pohon karetnya tidak tertimpa pohon milik Perhutani yang akan ditebang.
“Saya hanya diberi Rp100 ribu. Alasannya supaya pohon karet saya tidak tertimpa pohon Perhutani yang akan ditebang,” ujar AG. Pada Kamis 2 juli 2026 sekitar pukul 18:30 WIB.
Sementara itu, korban lainnya berinisial JA mengaku sekitar 10 batang pohon karet miliknya juga ikut ditebang. Ia menegaskan tidak pernah memberikan izin maupun menjual pohon tersebut kepada siapa pun.
Persoalan semakin memanas ketika JA menanyakan kepada pemborong atau penebang kayu berinisial UR, warga Kampung Kadujangkun, Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar. Menurut pengakuan JA, UR menyampaikan bahwa kayu tersebut telah dibeli dari AG. Mendengar hal itu, JA sempat emosi karena merasa pohon miliknya dijual tanpa sepengetahuannya.
Namun, AG sendiri membantah pernah menjual pohon milik JA maupun pohon miliknya kepada pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang diduga mengatur atau mengalihkan hasil penebangan tanpa persetujuan pemilik tanaman.
Atas kejadian tersebut, para korban menduga adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum LMDH berinisial YI/KR dalam kegiatan penebangan di kawasan Perhutani. Mereka mengaku mengalami kerugian material yang tidak sedikit dan berencana melaporkan perkara ini kepada aparat penegak hukum di Polsek Cimarga agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Saat Awak Media dan Rekan LSM GMBI Inisial A, Konfirmasi kepada pihak Perum selaku Porter, Inisial TO. ia menjelaskan Bahwa iya Ada rencana penebangan Nanti pada tahun 2027 dan penanaman pada tahun 2028, Adapun akan dilakukan kegiatan itu, kami saat ini belum memberikan himbauan kepada masyarakat yang ikut tumpang sari di lahan perum perhutani, Karena waktunya masih lama, jika ada kegiatan penebangan kayu milik masyarakat itumah bukan urusan kami, itu urusan YI ucapnya. Kamis, 2 juli 2026.
Apabila terbukti secara hukum bahwa penebangan dilakukan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik tanaman, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:
Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila terdapat unsur pengambilan atau penguasaan hasil kayu milik orang lain secara melawan hukum, penyidik juga dapat menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara, apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.
Jika dalam prosesnya terdapat penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, aparat penegak hukum dapat mendalami adanya unsur tindak pidana lain sesuai fakta dan alat bukti yang ditemukan selama penyidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi. Demi menjaga keberimbangan informasi, Media InfoXpos.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak YI/KR, UR, maupun pihak Perum Perhutani untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(DR)
