Media Infoxpos.com – LEBAK – Kamis, (25/06/2026) Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan pencemaran nama baik yang menyebut nama LSM organisasi masyarakat (LSM) dalam sebuah komentar pemberitaan, oknum berinisial FH yang diketahui sebagai operator di salah satu sekolah dasar (SDN) di wilayah Marga Tirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, menuai sorotan.
Berikut perkataan/tulisan FH di Kolom komentar.
“Kalau 70 ribu ada pasalnya lantas bagaimana dengan LSM yang meminta uang ke beberapa instansi itu sangat menyalahi aturan pers, juga lho mana gak ada id card pulang kalau ke sekolah,” ujarnya.
Pasalnya, dalam tanggapannya, FH diduga mengeluarkan pernyataan yang dinilai terkesan menantang dengan menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan advokat, telah melapor ke Dewan Pers, bahkan mengajak untuk membawa persoalan tersebut ke Polda.
Saat awak media konfirmasi via telpon WhatsApp, dan mengajak FH untuk klarifikasi di Polsek Cimarga, FH malah Berbicara sebagai berikut.
“Maksudnya ? Oh yaudah iya nanti saya bawa advokat pak, kebetulan saya lagi sama advokat juga, nanti kita ke Polda kalo mau seperti itumah, saya juga udah ke dewan pers,” ucap FH. Pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut keterangan awak media FH juga Berkata Via WhatsApp satu kali lihat, yang berbunyi.
“beberapa temen menanyakan ada kasus apa saya ini bahkan temen yang pernah bekerja di LBH/Lembaga bantuan hukum, Dengan bapak LBH pun menanyakan hal terkait ini,” Tandanya.
Pernyataan tersebut mendapat respons keras dari inisial A, selaku anggota LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Kabupaten Lebak. Ia menilai sikap FH tersebut justru memperkeruh keadaan dan terkesan mencari pembenaran atas persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
“Kalau memang merasa keberatan, tentu ada mekanisme yang harus ditempuh. Namun jangan sampai pernyataan yang disampaikan justru terkesan menantang dan membuat situasi semakin gaduh,” ujar A.
A menegaskan, pihaknya akan membawa persoalan ini kepada jajaran pengurus LSM GMBI Kabupaten Lebak untuk dilakukan kajian dan menentukan langkah selanjutnya sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan, namun harus tetap mengedepankan etika, bukti, dan jalur hukum yang benar.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait masih berupaya dikonfirmasi untuk mendapatkan keterangan yang berimbang.
(DR)
