Media InfoXpos.com – Lebak-Banten – Ramainya pemberitaan dugaan pungutan kegiatan kenaikan kelas dan kelulusan di SDN 2 Malangsari, Desa Malangsari, Kecamatan Cipanas, yang tersebar di media online maupun media sosial TikTok, memunculkan komentar‑komentar yang dinilai kurang pantas, asal bicara, dan berpotensi mencemarkan nama baik serta marwah LSM. Kejadian ini tercatat pada Rabu, 24 Juni 2026.
Isu bermula saat kasus tersebut diunggah akun Media InfoXpos baik di laman berita maupun akun TikTok‑nya pada tanggal 23 dan 24 Juni. Tak lama beredar, muncul tanggapan dari seorang oknum operator sekolah yang belum diketahui identitas lengkapnya serta tempat mengajarnya. Dalam komentarnya di unggahan Media InfoXpos, ia menyamakan persoalan pungutan Rp 70.000 di sekolah dengan dugaan permintaan uang oleh pihak LSM ke sejumlah instansi. Ia juga menyinggung soal tidak dibawanya kartu tanda pengenal saat bertugas ke sekolah.
“Kalau 70 ribu ada pasalnya lantas bagaimana dengan LSM yang meminta uang kepada beberapa instansi, itu sangat menyalahi aturan pers juga lho. Mana tidak ada ID‑card‑nya pula kalau ke sekolah,” begitu bunyi komentar oknum tersebut.
Pihak yang merasa dirugikan menilai ucapan itu sama sekali tidak berdasar bukti dan hanya asal bicara. Hal ini dianggap melukai hati serta merusak citra tugas dan profesi LSM.
Secara hukum, perkataan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang/lembaga dan ditujukan agar diketahui umum termasuk kategori pencemaran nama baik. Jika berupa tuduhan tertentu yang diketahui tidak benar dan tak bisa dibuktikan, masuk ranah fitnah. Aturan utamanya:
– Pencemaran nama baik: Pasal 433 UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) atau Pasal 310 KUHP lama; jika lewat media elektronik diatur Pasal 27A UU ITE.
– Fitnah: Pasal 434 KUHP Baru atau Pasal 311 KUHP lama.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih terus menggali informasi lebih lanjut dan menegaskan akan segera menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(Ugi&Tim)
