Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (23/06/2026) Dibalik kemeriahan acara kenaikan kelas dan pelulusan siswa SDN 2 Malangsari, jalan raya Muncang – gajrug km 04, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, muncul dugaan adanya penarikan iuran sebesar Rp70.000 per siswa yang diberlakukan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
Informasi tersebut mencuat setelah beberapa siswa kelas 3 dan kelas 6 mengungkapkan bahwa mereka diminta membayar uang sebesar Rp70 ribu per siswa. Para siswa juga menyebutkan bahwa uang tersebut dikumpulkan oleh oknum guru atau wali kelas.
Atas informasi tersebut, awak media kemudian mendatangi SDN Malangsari untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pihak sekolah. Kepala Sekolah SDN Malangsari, Sulis, saat dikonfirmasi awalnya mengaku tidak mengetahui adanya iuran tersebut dan menyampaikan bahwa hal itu merupakan hasil kemauan dari wali murid, Pada Selasa, 23 Juni 2026 sekitar pukul, 12:20, bertepatan dengan acara tersebut.
Namun setelah awak media kembali mempertanyakan terkait mekanisme dan dasar pengumpulan dana tersebut, pihak kepala sekolah akhirnya menyampaikan bahwa memang terdapat iuran, dengan nominal sebesar Rp66.000 per siswa,” Ujarnya.
Perbedaan informasi antara keterangan awal dan keterangan berikutnya tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi serta mekanisme pengumpulan dana di lingkungan sekolah.
Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak boleh adanya pungutan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait pendanaan pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta regulasi Kementerian Pendidikan mengenai larangan pungutan yang membebani peserta didik pada satuan pendidikan tertentu.
Masyarakat dan Aktivis berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar iuran tersebut, tujuan penggunaan dana, serta apakah mekanisme yang dilakukan sudah sesuai aturan atau belum.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta keterangan lebih lanjut dari pihak sekolah maupun instansi terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang.
(DR)
