Media Infoxpos.com – Lebak, Banten – Rabu, 3/06/2026).
Dugaan penyimpangan program bantuan listrik pedesaan (Lisdes) kembali mencuat di Kabupaten Lebak. Kali ini, dugaan tersebut berasal dari pengakuan seorang warga Kampung Cibogo, Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, yang mengaku baru mengetahui bahwa KWH meter bantuan yang diduga terdaftar atas nama suaminya ternyata berada di lokasi lain dan bukan dalam penguasaannya.
Warga berinisial U mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu dirinya bersama sejumlah warga lain pernah mengajukan program pemasangan listrik melalui program Lisdes. Menurutnya, warga yang mengajukan secara bersamaan sebagian besar telah menerima manfaat program tersebut, namun keluarganya tidak pernah mengetahui adanya realisasi bantuan atas nama suaminya yang berinisial A.
“Kami dulu sama-sama mengajukan. Yang lain pada turun dan dapat, tapi atas nama suami saya tidak tahu kenapa tidak ada. Kami tahunya memang belum dapat,” ujar U kepada awak media, Rabu (03/06/2026).
Namun belakangan, U mengaku terkejut setelah mendapatkan informasi bahwa KWH meter yang diduga tercatat atas nama suaminya ternyata berada di salah satu saung kebun milik seseorang berinisial AP, Mertua Daripada Inisial O Selaku Ekbang Desa Wantisari.
“Kami baru tahu kalau KWH atas nama suami saya itu ada di saung kebun milik AP. Padahal kami tidak pernah menjual atau menyerahkan KWH tersebut kepada siapa pun,” ungkapnya.
U juga menjelaskan bahwa selama ini keluarganya menggunakan sambungan listrik atas nama ayahnya yang berinisial Umar, karena tidak memiliki KWH meter sendiri.
“Inimah kami pakai KWH meter atas nama Umar, bapak saya. Karena kami memang tidak punya KWH sendiri. Kalau bapak saya beli sendiri KWH itu,” tambahnya.
Stelah Mendapatkan Informasi tersebut awak media Langsung Mengonfirmasi Inisial O Selaku Ekbang Desa, sekaligus Menantu dari Pemilik saung yang ada kWh Nye tersebut, Dan ia memberikan keterangan.
“Oh iya tadi ada nanyain terkait Lisdes, itumah bukan kebun saya tapi kebun mertua saya, itu tuh Dulu atas nama A itu pernah mengajukan, namun Pas keluar Itu dobel sama atas nama mertua nya, Lalu orang tua saya bilang ke A Bahwa kWh tersebut Gimana kalo ditaruh disini, Kata A yaudah, Gak apa-apa, jadi itumah atas dasar Persetujuan, menurut keterangan dari mertua saya,” Jawabnya. Rabu 3 Juni 2026 siang.
“Ya itu benar saung mertua saya, Karena dulu itu A pernah kerja Kepada mertua saya,” tambahnya.
Dugaan Penyimpangan Program Bantuan Negara
Apabila keterangan warga tersebut terbukti benar, maka muncul pertanyaan serius terkait proses distribusi bantuan program Lisdes yang seharusnya diperuntukkan bagi penerima manfaat yang telah terdata dan memenuhi syarat.
Program Lisdes merupakan program yang bersumber dari anggaran negara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi masyarakat. Karena itu, setiap bantuan yang telah ditetapkan kepada penerima tidak boleh dialihkan, dipindahtangankan, ataupun dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas.
Praktik pengalihan aset atau fasilitas bantuan yang berasal dari program pemerintah kepada pihak yang tidak berhak berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan data, maupun penggelapan.
Potensi Jeratan Hukum
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur penguasaan atau pemanfaatan KWH meter bantuan milik penerima lain tanpa hak, maka dapat dijerat dengan ketentuan:
Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.”
Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
Selain itu, apabila ditemukan adanya manipulasi data penerima manfaat atau pemalsuan administrasi dalam proses penyaluran bantuan, dapat dikenakan:
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Bahkan apabila terdapat keterlibatan oknum penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penyaluran bantuan sehingga menimbulkan kerugian negara, maka perkara tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Diminta Ada Penelusuran dan Klarifikasi
Munculnya pengakuan warga tersebut diharapkan menjadi perhatian pihak terkait, baik pemerintah desa, instansi yang menangani program Lisdes, maupun aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap status KWH meter yang diduga terdaftar atas nama penerima namun berada dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam keterangan warga belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. Demi menjunjung asas praduga tak bersalah, media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan akurat.
(DR)
